Ketenagakerjaan merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terlepaskan dalam pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk melindungi pekerja/buruh adalah dengan adanya aturan tentang upah pekerja minimum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu yang berperan dalam penetapan upah minimum adalah dewan pengupahan provinsi yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, terdapat perbedaan tata cara perhitungan upah minimum. Maka penulis tertarik meneliti peran Dewan Pengupahan Provinsi dalam penetapan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur dalam penetapan upah minimum dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan akibat hukum yang timbul dari perbedaan perhitungan upah minimum yang tertuang dalam Keputusan Gubernur.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukan peran dan kendala yang dihadapi Dewan Pengupahan Provinsi dalam menjalankan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Perbedaan penafsiran dalam penggunaan dasar hukum menjadi permasalahan dalam penentuan upah minimum provinsi.
Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Upah Minimum, Dewan Pengupahan Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.