TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM PENGADILAN TIPIKOR DALAM PUTUSAN NOMOR 129/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang)

Windyaswara, Habibah Afianti (2017) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM PENGADILAN TIPIKOR DALAM PUTUSAN NOMOR 129/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

[img]
Preview
Text
3.DAFTAR ISI.pdf

Download (18kB) | Preview
[img]
Preview
Text
1.COVER.pdf

Download (829kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2.ABSTRAK.pdf

Download (148kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4.BAB I .pdf

Download (664kB) | Preview
[img] Text
5.BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (561kB)
[img] Text
6.BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (481kB)
[img] Text
7.BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (151kB)
[img]
Preview
Text
8.DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (252kB) | Preview

Abstract

Penelitian yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI TIPIKOR DALAM PUTUSAN NOMOR 129/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dalam persidangan perkara korupsi pada putusan nomor 129 / Pid.Sus / 2013 / PN.TIPIKOR.Smg dan mengetahui kesesuaian ketentuan pidana tersebut dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dengan Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dan studi dokumen. Penelitian ini melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil analisis bahwa putusan Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan agar tercapai suatu keadilan sesuai keadilan pada sila ke 2 dan ke 5 Pancasila dan bahwa terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya yang bersesuaian dengan keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dalam putusannya telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan subsider dengan pidana 2 tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca agar menghindari korupsi mengingat dampak dari adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan negara dan masyarakat, maka diperlukan penanganan dan pemberantsan korupsi secara tegas, serius dan sampai tuntas. Dan dalam menangani tindak pidana korupsi harus sampai akar-akarnya. Kata kunci : korupsi, putusan

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 24 Nov 2017 02:13
Last Modified: 24 Nov 2017 02:13
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7476

Actions (login required)

View Item View Item