Ketentuan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat belum efektif mengatasi masalah perzinaan di Indonesia. Pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat tertentu pun telah terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan tidak tercermin rasa bersalah. Padahal di negara Indonesia ini, semua masyarakatnya berke-Tuhanan Yang Maha Esa dan mayoritasnya beragama Islam yang mana agama Islam merupakan agama yang sangat tegas dan keras melarang perbuatan zina. Perbuatan zina yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, sama-sama suka, sama-sama sukarela, dengan sengaja dan sadar melakukannya tidak termasuk perbuatan pidana menurut Pasal 284 dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini membahas tentang bentuk dan sanksi pidana pada delik zina dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia serta kontribusinya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Yuridis yaitu dengan mengadakan pendekatan prinsip dan asas hukum dan asas hukum yang digunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahannya. Normatif dalam arti pendekatan penelitian tentang asas hukum, kaidah hukum, sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan hakim di pengadilan, dan bahan hukum lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan dalam rumusan delik zina. Tindak pidana zina menurut hukum pidana Islam terbagi menjadi dua, yaitu zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah (zina muhshan) dan zina yang dilakukan oleh pelaku yang belum menikah (zina ghairu muhshan). Untuk zina ghairu muhsan diberlakukan hukuman atau sanksi dalam bentuk dera atau cambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan bagi pelaku zina, hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nuur: 2 dan 3 serta beberapa hadits. Sedangkan untuk zina muhshan, pelakunya diberlakukan hukuman rajam. Rajam untuk hukuman zina muhsan ini sesungguhnya tidak secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur’an, akan tetapi mengenai hukuman rajam untuk pelaku zina muhshan ini secara eksplisit ditegaskan dalam beberapa hadits, yang mana hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an. Serta rumusan delik zina dalam hukum pidana positif di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 284 KUHP, yakni hanya dikenai hukuman pidana penjara paling lama sembilan. Hal ini dapat menjadi sumbangan ide sebagai kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Kata Kunci:
Zina, hukum pidana Islam, hukum pidana positif Indonesia