Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Suburnya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi topik yang tidak kunjung usai dibicarakan dalam kajian hukum pidana dan ekonomi. Korupsi disebut juga sebagai tindak pidana luar biasa sehingga dibutuhkan upaya yang luar biasa pula dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sulitnya mengungkap atau membuktikan kesalahan para pelaku korupsi di depan persidangan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi dalam perkara tindak pidana korupsi yang cenderung “complicated” karena dilakukan secara terorganisir.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembuktian oleh penuntut umu dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang, kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat yang memiliki maksud untuk mengkaji aspek yuridis dan empiris dalam penyelesaian pembuktian tindak pidana korupsi.
Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa mekanisme pembuktian oleh penuntut umum dalam tindak pidana korupsi, diawali dengan adanya pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti hasil laporan dari BPK, BPKP, Bawasda, Bawaspro, Inspektur Jenderal Departemen. Dari pengaduan dan laporan tersebut Kejaksaan Negeri Semarang melakukan tahapan-tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan, pemeriksaan barang bukti, tuntutan, pledoi, replik dan duplik, putusan. Tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti dengan adanya alat-alat bukti dapat membuktikan kesalahan para pelaku tindak pidana korupsi. Kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi berupa menghadirkan saksi-saksi, keterangan saksi berbeda dengan BAP, dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Disarankan perlunya sosialisasi oleh Kejaksaan akan bahayanya tindak pidana korupsi dan hak dan kewajiban masyarakat yang mengetahui tindak pidana korupsi agar untuk bersaksi hal ini bertujuan agar menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

Kata kunci : Mekanisme pembuktian, tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Semarang