Kebijakan penanggulangan kejahatan cyber dalam undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai wujud dari seriusnya penanganan cybercrime dalam penegakan hukum di Indonesia. Karena dalam hal ini cybercrime menjadi tindak pidana yang baru bagi Indonesia dan perlunya pemahaman analisa hukum yang benar untuk pemidanaan perkara cybercrime. Berdasarkan hal tersebut, penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisa apa kebijakan kriminalisasi yang termasuk perkara cybercrime berdasarkan undang-undang No 11 Tahun 2008. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kebijakan sanksi hukum yang diberikan dalam perkara cybercrime berdasarkan undang-undang No 11 tahun 2008. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif berarti bahwa dalam penelitian disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, juga menelaah sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat diskriptif yaitu menggambarkan secara terperinci dan sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta member makna tentang tinjauan hukum pemidanaan perkara cybercrime berdasarkan undang-undang no 11 tahun 2008.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui: (1)Untuk mengetahui dan menganalisa apa kebijakan kriminalisasi yang termasuk perkara cybercrime berdasarkan undang-undang No 11 Tahun 2008 yang disorot dengan adanya cybercrime sebagai tindak pidana baru yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat saat ini terkait perkembangan teknologi. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kebijakan sanksi hukum yang diberikan dalam perkara cybercrime berdasarkan undang-undang No 11 tahun 2008yang dimana dalam sebuah aturan bagi tindak pidana akan memunculkan sebuah sanksi hukumberupa pidana pula untuk penegakkan hukum yang tidak mengenal segala bidang yang memiliki unsur tindak pidana untuk diterapkan sebuah sanksi hukum.
Kata Kunci:Kebijakan Kriminalisasi,Cybercrime, Undang-Undang ITE