Dhenes, Ingke Meila (2016) PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (494kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (10kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/7029/3/PUBLIKASI.jpg)
|
Image
PUBLIKASI.jpg Download (852kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (492kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (510kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (74kB) | Preview |
Abstract
Terbatasnya ketersediaan tanah dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia akan tanah, menjadikan permasalahan pengadaan tanah cukup kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan perundang-undangan, (2) menjelaskan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Banyumas, menganalisis dan (3) menjelaskan kendala-kendala dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Banyumas dan solusi dari kendala tersebut. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normative.Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang dapat dibedakan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, documenter, dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini diolah melalui analisis secara kualitatif dengan menggunakan teori negara hukum dan teori kewenangan, Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa : (1) pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur dengan wewenang yang dimilikinya dapat menyelenggarakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Gubernur dalam hal ini dapat melaksanakan sendiri kewenangannya dalam persiapan pengadaan tanah tersebut atau mendelegasikannya kepada Bupati. (2) Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, dan pelaksanaan. (3) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Banyumas adalah mengenai besarnya ganti kerugian, solusi dari kendala tersebut adalah dilakukannya konsultasi public dan musyawarah dengan masyarakat yang terkena pengadaan tanah. Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Daerah ; Pengadaan Tanah ; Kabupaten Banyumas
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 23 Jan 2017 08:08 |
| Last Modified: | 23 Jan 2017 08:08 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7029 |
Actions (login required)
 |
View Item |
