PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMBATALAN AKTA OTENTIK OLEH PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014 JO. UU NO. 30 TAHUN 2004

Seiff, Yashmin (2016) PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMBATALAN AKTA OTENTIK OLEH PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014 JO. UU NO. 30 TAHUN 2004. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text COVER_1.pdf Download (949kB) | Preview
Preview	Image PUBLIKASI.jpg Download (862kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (10kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (391kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (106kB) | Preview

Abstract

Penelitian dengan judul ”Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembatalan Akta Otentik Oleh Putusan Pengadilan Berdasarkan UU No. 2 tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004”bertujuan untuk menegetahui pertanggung jawaban notaris atas akta otentik yang di buatnya hal ini karena akta otentik yang di buat notaris bisa di batalkan oleh pengadilan sehingga apa bila ada pihak yang di rugikan atas akta otentik dapat mengajukan pembatalan akta otentik tersebut, sehingga atas batalnya akta otentik tersebut notaris dapat di mintai pertanggung jawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatanyuridis normative, dalam pengumpulan data lebih ditekankan pada sumber bahan primer, berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum sera di tambah dengan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti. Berdasarkan metode tersebut penelitian menghasilkan pada pokoknya (1) Kewenangan pengadilan dalam pembatalan akta otentik yang di buat notaris adalah berdasarkan mendasarkan pada undang-undang yang berlaku, yang pada umumnya sama dengan alasan-alasan yuridis batalnya perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata, (2) Akhibat hukum akta otentik yang di batalkan oleh putusan pengadilan maka akta otentik yang di buat Notaris terdegradasi nilai pembuktiannya sebagai akta dibawah tangan hal ini berdasarkan KUHperdata pasal 1869 serta dapat dilihat pada UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 Pasal 16 angka (9), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48 ayat (3) Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (4). (3) Pertanggung Jawaban notaris atas pembatalan akta otentik yang oleh putusan pengadilanberdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 pada prinsipnya Notaris dapat di mintai pertanggungjawaban yaitu ; (a) Pertanggungjawaban secara administratif Apabila seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya.(b)Pertanggungjawaban menurut Hukum Perdata hal ini sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, serta dapat dilihat pada UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 Pasal 16 angka (9), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48 ayat (3) Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (4). (b)Pertanggungjawaban menurut hukum pidana apabila notaris sengaja memalsukan akta otentik atau sengaja memasukan keterangan tidak benar dalam akta otentik yang di buatnya Kata kunci : Akta Otentik, Notaris, Pertanggung Jawaban

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	23 Jan 2017 07:23
Last Modified:	23 Jan 2017 07:23
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7012

Actions (login required)

View Item