HARMONISASI PERJANJIAN MURABAHAH DENGAN AKTA JUAL BELI DALAM PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK SYARIAH (STUDI PADA PERJANJIAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG NGAWI)

Wulandari, Rica (2016) HARMONISASI PERJANJIAN MURABAHAH DENGAN AKTA JUAL BELI DALAM PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK SYARIAH (STUDI PADA PERJANJIAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG NGAWI). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

[img]
Preview
Text
COVER_1.pdf

Download (947kB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK_1.pdf

Download (110kB) | Preview
[img]
Preview
Image
PUBLIKASI.jpg

Download (875kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI_1.pdf

Download (696kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I_1.pdf

Download (346kB) | Preview
[img] Text
BAB II_1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (450kB)
[img] Text
BAB III_1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (757kB)
[img] Text
BAB IV_1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (105kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf

Download (262kB) | Preview

Abstract

Proses pembiayaan pemilikan rumah yang menggunakan mekanisme jual beli murabahah menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan adanya aturan jual beli dan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang harus dilakukan dengan akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah dengan bukti kepemilikan sertipikat hak atas tanah dan rumah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Keberadaan akta jual beli murabahah yang dibuat dihadapan notaris tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh nasabah (pembeli) sebagai alat bukti untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor badan pertanahan. Penulisan tesis ini sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana proses penerapan pembiayaan murabahah kepemilikan rumahpada bank syariah, analisa akad-akad dalam proses pembiayaan kepemilikan rumah dengan perjanjian murabahah, ditinjau dari hukum Islam, prinsip-prinsip syariah, hukum positif dan hukum yang berkaitan dengan pendaftaran dan pembebanan hak atas tanah, kendala-kendala yang dihadapi oleh notaris, PPAT dan bank syariah dalam proses pembuatan akad-akad pembiayaan kepemilikan rumah. Adapun masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan Harmonisai PerjanjianMurabahah dengan Akta Jual Beli dalam pembiayaan kepemilikan rumah pada Bank Syariah Mandiri cabang Ngawi? (2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi atas pelaksanaan Harmonisasi PerjanjianMurabahah dengan Akta Jual Beli dalam pembiayaan kepemilikan rumahpada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngawi? (3) Bagaimana mengatasi Kendala-kendala pelaksanaan Harmonisasi Murabahahdengan Akta Jual Beli dalam pembiayaan kepemilikan rumah pada Bank Syariah Mandiri cabang Ngawi? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sementara Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian eksplanatoris analisis, yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya fakta-fakta yang aktual dan menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan harmonisasi perjanjian Murabahah dan akta jual beli dalam Pembiayaan kepemilikan rumah pada Bank Syariah Mandiri cabang Ngawi beserta kendala-kendalanya dan tindak lanjut dalam penyelesaiannya yang disusun secara rinci dan sistematis. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan harmonisasi pada akad pembiayaan murabahah kepemilikan rumah ini secara lahiriah dan formil telah memenuhi ketentuan suatu akta otentik, yang terdiri dari awal akta, badan akta, dan akhir akta/penutup. Namun secara materil, akta tersebut belum mengandung kebenaran materil terhadap isi dalam akta tersebut, keterangan atau pernyataan yang dituangkan, dimuat dalam akta, atau keterangan para pihak yang diberikan, disampaikan dalam akta murabahah tersebut tidak benar, hal ini karena posisi Bank Syariah Mandiri sebagai penjual tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukan bahwa Bank Syariah Mandiri adalah pemilik atas tanah dan rumah tersebut. Prakteknya nasabah membeli rumah secara langsung pada developer, dengan akta jual beli PPAT sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tantang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian akad murabahah kepemilikan rumah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan murabahah pada perbankan syariah. (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Harmonisasi Perjanjian Murabahah dengan Akta Jual Beli dalam pembiayaan kepemilikan rumah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngawi diantara adalah bahwa pada pembuatan akad-akad yang berhubungan dengan proses penerapan pembiayaan murabahah kepemilikan rumah belum menunjukan adanya keterkaitan dan harmonisasi yang baik antara akad-akad satu dan yang lainnya utamanya antara perjanjian murabahah dengan akta jual beli dan APHT yang dibuat dihadapan PPAT, tidak ada pasal-pasal yang menunjukan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga seolah-olah masing-masing akta berdiri sendiri tanpa ada hubungan hukum sama sekali. Lebih dari itu harmonisasi yang dilakukan saat ini hanya sebatas pada proses internal di Bank Syariah Mandiri yaitu dengan mekanisme wakalah dan bukti tranfers pembayaran rumah dari bank syariah kepada developer melalui rekening nasabah, untuk memenuhi dan menunjukan bahwa Bank Syariah Mandiri sebagai pemilik rumah tersebut. (3) Cara mengatasi kendala-kendala atas pelaksanaan Harmonisasi Murabahah dengan Akta Jual Beli dalam pembiayaan kepemilikan rumah pada Bank Syariah Mandiri cabang Ngawi adalah dengan cara melakukan Perubahan dan penambahan terhadap bentuk, jenis dan isi pada proses penerapan murabahah dalam pembiayaan kepemilikan rumah, supaya bisa memenuhi ketentuan prinsip syariah dan ketentuan hukum positif, dengan cara melakukan jual beli secara di bawah tangan terlebih dahulu antara Bank Syariah Mandiri dengan devoloper sebelum dilakukan perjanjian murabahah, sehingga pada saat dibuat perjanjian murabahah kepemilikan rumah oleh Bank Syairah Mandiri telah sah berdasarkan hukum syariah Islam. Selanjutnya dilakukan upaya harmonisasi dengan cara membuat jenis akad baru qardh dan klausul-klausul pasal tambahan dalam perjanjian murabahah maupun dalam akta jual beli PPAT, sehingga masing-masing akta tersebut saling harmoni dan berkaitan antara akad yang satu dan akad yang lainnya.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 23 Jan 2017 04:28
Last Modified: 23 Jan 2017 04:28
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7006

Actions (login required)

View Item View Item