KEBIJAKAN PERBANKAN DALAM MENENTUKAN JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) SEBAGAI JAMINAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT UMUM STUDI DI PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk CABANG PURWOKERTO

Rizki, Parsi Satria (2016) KEBIJAKAN PERBANKAN DALAM MENENTUKAN JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) SEBAGAI JAMINAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT UMUM STUDI DI PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk CABANG PURWOKERTO. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (489kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (9kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (15kB) | Preview
Preview	Image Parsi.jpg Download (933kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (753kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (100kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (348kB) | Preview

Abstract

Perbankan nasional, sebagai salah satu pilar utama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan memiliki peranan penting dan menentukan terhadap arah perkembangan kehidupan perekonomian yang lebih baik yang salah satunya dengan memberikan suntikan dana berupa pemberian fasilitas kredit.Dalam praktek perbankan, jaminan penanggungan ini lazim dikenal dengan istilah Jaminan Perorangan (Personal Guarantee). Di dalam penelitian penulis membuat rumusan masalah bagaimana pelaksanaan kebijakan atas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) yang dibuat perbankan dalam pemberian kredit umum, dan bagaimana kepastian hukum dan system pertanggungjawaban atas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) yang dibuat perbankan dalam pemberian kredit umum yang dibuat secara akta notariil. Metode yang dipakai adalah sosio legal dengan bentuk dan strategi penelitian terarah pada penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik pada kondisi maupun proses, Di Bank BTPN pemberian kredit dengan adanya jaminan perorangan masih dipersyaratkan oleh pemutus kredit namun hanya diberlakukan khusus untuk segmen/divisi i-SME dan SME dengan tujuan penggunaan kredit untuk modal kerja dan investasi. Bentuk akta personal guarantee maupun perjanjian kredit yang ada pada Bank BTPN Cabang Purwokerto semuanya dalam bentuk akta otentik. Dalam jaminan perseorangan tidak ada satu bagian tertentu dari harta kekayaan penjamin yang ditetapkan sebagai jaminan hal ini yang menyebabkan kreditur berada dalam kedudukan konkuren. Jaminan Perorangan hanya bersifat sebagai moral obligation saja. jaminan perorangan dapat di daftarkan pada lembaga fiducia. Jaminan perorangan masuk pada objek fiducia barang tidak berwujud,Dengan didaftarkanya Akta Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) kedudukan pemberi jaminan perorangan dapat sejajar dengan Debitur. Sehingga kepastian hukum Jaminan perorangan menjadi preferent bukan lagi kongkurent. Dengan demikian kepastian hukum Kreditur lebih terjamin. Kata Kunci : Jaminan, Garansi, Perjanjian, Bank

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	23 Jan 2017 02:05
Last Modified:	23 Jan 2017 02:05
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6981

Actions (login required)

View Item