Syaekhu, Akhmad (2016) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI KABUPATEN BREBES. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (557kB) | Preview |
|
|
Text
PUBLIKASI.pdf Download (595kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (554kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (671kB) | Preview |
|
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (795kB) |
||
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (669kB) |
||
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (556kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (573kB) | Preview |
Abstract
Penulisan tesis ini dilatar belakangi Otonomi daerah dalam pelaksanaan otonomi Desa untuk itu Penulis mengambil judul Implementasi undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dlam Pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Brebes . Permaslahan yang dihadapi dalam penulisan Tesis ini adalah Bagaimana Implementasi ,kendala dan upaya yang dihadapi Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Brebes . Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder meliputi inventarisasi hukum positif. Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan otonomi desa . Kabupaten Brebes telah membuat kebijakan dalam pelaksananaan otonomi desa yaitu dengan menerbitkan Peraturan daerah antara lain : 1. Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Keuanganan desa . 2. Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggara pemerintahan desa. 3. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala desa . Kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan dalam pelaksanaan Otonomi Desa di kabupaten Brebes anatar lain : 1.Adanya SDM yang rendah dan kurang siapnya aparat desa dlam mengelola keuangan desa yang belum maksimal. 2.Banyaknya kekosongan Perangkat desa dan kelembagaan desa sehingga menghambat penyelenggaraan Pemerintanan desa dan pelayanan masyarakat . 3.Adanya pemeilihan kepala desa serentak sehingga menimbulkan konflik di desa. Untuk mengatasi kendala Pemerintahan Kabupaten Brebes telah ber upaya sebagai berikut : 1.Mengadakan Pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi aparat pengelola keuangan . 2.melaksanakan pembinaan kepada aparat penyelenggara pemerintahan desa dan memberikan TPAPD sesuai dengan ketentuan yag berlaku. 3.Mengadakan Sosialisasi /Penyuluhan bagi aparat desa lembaga desa dan tokoh masyarakat tentang wawasan kebangsaan agar dapat mengurangi konflik di masyarakat. Kata Kunci : Implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dalam pelaksanaan Otonomi Desa.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 23 Jan 2017 02:04 |
Last Modified: | 23 Jan 2017 02:04 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6968 |
Actions (login required)
View Item |