TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMAL KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN (STUDI TERHADAPPUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI REMBANG)

Sumaryono, Sumaryono (2016) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMAL KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN (STUDI TERHADAPPUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI REMBANG). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

[img]
Preview
Text
COVER_1.pdf

Download (592kB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK_1.pdf

Download (168kB) | Preview
[img]
Preview
Text
PUBLIKASI.pdf

Download (51kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI_1.pdf

Download (90kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I_1.pdf

Download (414kB) | Preview
[img] Text
BAB II_1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (521kB)
[img] Text
BAB III_1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (518kB)
[img] Text
BAB IV_1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (94kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf

Download (177kB) | Preview

Abstract

Persoalan kehutanan dari waktu ke waktu semakin memprihatinkan terutama mengenai penebangan liar, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur mengenai tindak pidana kehutanan salah satu pasal yaitu pada Pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a. Ketentuan pemidanaan Pasal tersebut mengatur ancaman minimal khusus, namun pada Pengadilan Negeri Rembang memberi sanksi pidana dibawah minimal khusus. Oleh karena itu didalam penelitian ini diberi judul Tinjuan yuridis terhadap putusan pemidanaan dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan studi terhadap putusan di Pengadilan Negeri Rembang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis putusan pemidanaan dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Pengadilan Negeri Rembang, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Pengadilan Negeri Rembang, putusan pemidanaan dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan. Metode yang digunakan adalah deskriftif –analitis dengan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian menghasilkan bahwa di Pengadilan Negeri Rembang putusan Nomor 43/Pid.Sus/2014/PN.Rbg memberikan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana kehutanan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dasar pertimbangan Hakim didalam menjatuhkan pemidanaan dibawah minimal khusus yaitu hakim dalam memutus perkara yang ditangani dengan mencari kebenaran materiil, dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka akan diketahui motif dan tujuan dari pelaku melakukan tindak pidana. Selain itu juga dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Putusan pemidanaan dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Pengadilan Negeri Rembang hakim telah memperhatikan pada teori pemidanaan yaitu teori absolut, teori relatif atau tujuan dan teori gabungan. Dengan memperhatikan pada teori pemidanaan tersebut, hakim dalam memberikan putusan mempertimbangan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai benar-benar memberikan manfaat dan pelajaran bagi terdakwa, sehingga dengan pidana yang diberikan diharapkan terdakwa jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa memperbaiki kelakuannya dimasa mendatang lebih baik (speciale preventif). Selain itu juga untuk menakut-nakuti orang banyak dengan maksud agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan terdakwa (general preventif). Kata kunci : Pemidanaan, Di Bawah Minimal Khusus, Kehutanan.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 23 Jan 2017 02:03
Last Modified: 23 Jan 2017 02:03
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6960

Actions (login required)

View Item View Item