I s n a e n i, I s n a e n i (2016) STRATEGI PEMBINAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DAN KEBIJAKAN HUKUM BAGI PELAKU ILLEGAL LOGGING DALAM RANGKA HARKAMTIBMAS (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (766kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (125kB) | Preview |
|
|
Text
PUBLIKASI.pdf Download (316kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (101kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (549kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (739kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (175kB) | Preview |
Abstract
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang merupakan negara hukum. Pengertian tersebut ialah salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam UUD 1945 sebagai prinsip negara. Prinsip tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Secara historis, negara hukum adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak (Machtsstaat) berdasarkan kekuasaan belaka. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana illegal loging berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan, dalam rangka mencegah pencurian kayu jati di wilayah hukum Polres Blora ? 2. Bagaimanakah Strategi pembinaan hukum terhadap masyarakat sekitar hutan di wilayah hukum Polres Blora 3. Bagaimanakah pengaruh pembinaan masyarakat sekitar hutan (Yuridis Empiris) dan penegakan hukum / penindakan (Yuridis Formal) terhadap para pelaku pencurian kayu jati dalam rangka harkamtibmas di wilayah hukum Polres Blora ? Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam pencegahan terjadinya tindak pidana Illegal Logging beserta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, yang dituangkan dalam Undang-undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan.Sasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan terhadap masalah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan pencegahan terjadinya tindak pidanaIllegal Logging dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau pendekatan sosiologis. Kemudian untuk penindakan atau penerapan sanksi hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif,maka sistem yang digunakan dalam kegiatan ini adalahpenelitian inventarisasi hukum positifyang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum Dari hasil penelitian didapatkan bahwa masyarakat sekitar hutan wilayah hukum Polres Bora mengaku tidak pernah takut terhadap apa yang dilakukannya sekalipun perbuatannya itu dinyatakan melanggar hukum. Pengaruh dari pembinaan serta pemidanaan terhadap warga masyarakat di sekitar hutan yang pernah melakukan pencurian kayu jati (Illegal logging) tidak terlalu dihiraukan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan keamanan khususnya tentang pencurian kayu jati yang sering diakukan oleh masyarakat sekitar hutan wilayah kabupaten Blora yaitu sebagai berikut: Kemiskinan, kurangnya sumberdaya manusia, tidak ada sumber penghasilan lain. Kata Kunci :StrategiPembinaanmasyarakatdankebijakanhukum illegal logging
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 23 Jan 2017 02:03 |
| Last Modified: | 23 Jan 2017 02:03 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6956 |
Actions (login required)
 |
View Item |
