Suwarti, Suwarti (2016) PERAN PANITERA DALAMPERSIDANGAN PERADILAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI REMBANG. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/6953/4/PUBLIKASI.jpg)
|
Image
PUBLIKASI.jpg Download (973kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Gerakan terhadap gagasan perlindungan anak sendiri di Indonesia tidak lepas dari Konvensi Hak Anak Perserikat Bangsa-Bangsa (KHN-PBB) yang mana pemerintah Indonesia telah meratifikasi melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak memiliki empat prinsip, yakni. Non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang, dan hak berpartisipasi.Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 jis UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU nomor 35 Tahun 2014, serta Pasal 45 – 47 KUHP, merupakan masih dalam hukum pidana materil. Untuk proses beracara dalam rangka perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan hukum acara tersendiri yang berarti hukum pidana formil.Dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Ketentuan ini tersurat pada ayat (3) Pasal 44 UU Nomor 11 tahun 2012. Juga dipertegas dalam UU Nomor 4 tahun 2004, bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang, sebaliknya panitera, panitera pengganti, dan juru sita adalah pejabat peradilan yangpengangkatan dan pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur dalam Undang-Undang. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini ada dua yaitu 1. Bagaimana peran panitera dalam persidangan Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Rembang? 2. Bagaimana hambatan-hambatan dan solusinya peran panitera dalam persidangan Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Rembang? Metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berarti lebih mengutamakan menggali bahan pustaka hukum, yang dibedakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam studi pustaka secara sistematis menguraikan teori pidana dan pemidanaan di Indonesia, teori sistem peradilan pidana anak di Indonesia, kajian perlindungan anak, psykologi pertumbuhan anak, dan tugas serta fungsi panitera. Selama proses penelitian berlangsung dapatlah dipetakan sesungguhnya peran panitera selama mendampingi Hakim memeriksa dan menyidangkan perkara anak, yakni: Peran Pra-Sidang. Peran Sidang. Peran Pasca Sidang. Hambatan-hambatan yang dijumpai saat pelimpahan berkas perkara, pemeriksaan saksi korban, saksi anak, dan anak. Ruang sidang Anak masih diatur dalam KUHAP sehingga diperlukan revisi UU No. 11 Tahun 2012 yang menambah Pasal terhadap Tata Ruang Sidang Anak. Kata Kunci: Peran Panitera, Peradilan Anak.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 23 Jan 2017 02:03 |
| Last Modified: | 23 Jan 2017 02:03 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6953 |
Actions (login required)
 |
View Item |
