Sujiharini, Heniek Purwantri (2016) PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA TERHADAP PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR 22 TAHUN 2014 Di KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (101kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/6942/3/PUBLIKASI.jpg)
|
Image
PUBLIKASI.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (173kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (298kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (678kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSATKA_1.pdf Download (110kB) | Preview |
Abstract
Terobosan baru dari reformasi birokrasi Pegawai untuk meningkatkan disiplin dengan melalui pemberian tunjangan kinerja.Tunjangan kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-18.KU.01.01 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2014.Dengan permasalahan yang diangkat berupa bagaimana pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil serta proses pemberian tunjangan kinerja, kriteria terbaik untuk memberikan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan apa saja hambatan dan upaya mengatasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Dengan menggunakan metodologi pendekatan yang bersifat yuridis empiris(socio-legal research). Tunjangan kinerja adalah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang telah dikerjakannya., dalam bentuk uang atau upah, diberikan dengan penghitungan target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP, kehadiran menurut hari dan jam kerja, dan ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil.Seorang pegawai hendaknya menunaikan amanahnya dan harus bekerja sesuai dengan jam kerjanya.Bagi seorang pegawai yang telah berjanji akan melaksanakan amanahnya, yaitu bekerja dengan waktu-waktu tertentu dan ia memang digaji untuk hal itu, hendaknya berusaha menunaikan amanahnya sebaik mungkin, begitu juga dengan jam kerjanya, hendaknya ia gunakan jam kerja yang telah disepakati untuk benar-benar bekerja sesuai dengan amanahnya. SKP wajib disusun berdasarkan rencana tahunan instansi, yang terjabar dari kegiatan tugas jabatan dan target berupa dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur dengan angka, disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai, dibuat setiap tahun pada bulan Januari, aspek yang dinilai adalah kuantitas, kualitas, waktu dan biaya sesuai dengan karakteristik, sifat dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja, dan setiap bulan berjalan, pegawai tersebut harus memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri dengan membuat laporan berdasarkan rencana SKP yang telah disetujui di awal tahun. Implementasi berdasarkan 2 (dua) hal yaitu berdasarkan kelas jabatan dan penilaian kinerja pegawai yang tercantum dalam SKP.Proses pemberian Tunjangan Kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dilakukan dengan menghitung komponen-komponen berdasarkan kelas jabatan. Kriteria terbaik berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. Dan saran dilakukan pengawasan melekat dari atasan dan masyarakat. Kata Kunci : Tunjangan Kinerja, Penilaian Prestasi Kerja, Pegawai Negeri Sipil
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 16 Jan 2017 02:31 |
| Last Modified: | 16 Jan 2017 02:31 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6942 |
Actions (login required)
 |
View Item |
