PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Sugiyanto, Sugiyanto (2016) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Image PUBLIKASI.jpg Download (1MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Kasus penyerobotan tanah sering terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA). Masyarakat menguasai tanah milik negara secara melawan hukum dan mensertipikatkannya. Tentunya hal ini merugikan negara, sehingga tindak pidana penyerobotan tanah ini harus segera ditangani dan upaya hukum harus dilakukan untuk mengembali-kan aset negara, salah satunya dengan penegakan hukum pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menelaah, dan meng-analisis tentang penyebab terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah milik negara, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah milik negara, dan kendala di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyero-botan tanah milik negara yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berikut upaya penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang diguna-kan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penyebab terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah milik negara dapat terjadi di lingkungan Dirjen SDA, antara lain : (a) nilai ekonomis tanah tinggi, (b) tanah jumlahnya tetap dan pen-duduk bertambah, (c) masyarakat menyewa tanah dengan retribusi, (d) tanah negara berbentuk Letter D dan belum disertipikatkan, (e) kesulitan dalam pem-buktian mengenai batas tanah, (f) kurangnya pengawasan, dan (g) ketidaktahuan masyarakat; (2) Penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah milik negara di lingkungan Dirjen SDA, sebelumnya dilakukan upaya somasi dan musyawarah/ mediasi. Jika upaya tersebut gagal, maka diajukan tuntutan hukum. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyerobotan tanah tidak efektif karena hanya memberikan sanksi pidana bagi pelaku dan putusan pengadilan dalam perkara pidana tidak dapat mengeksekusi tanah sengketa, sehingga harus diajukan gugatan secara perdata; (3) Kendala di dalam penegakan hukumnya dipengaruhi beberapa faktor, yakni (a) faktor hukum, yaitu tumpang tindihnya peraturan, regulasi kurang memadai, dan putusan tidak dapat untuk mengeksekusi, jadi harus dibuat undang-undang baru; (b) faktor penegak hukum, yaitu kelengahan, ter-batasnya personil, kurang sinergi antar instansi, persekongkolan, serta birokrasi dan penanganan kasus berbelit-belit jadi perlu peningkatan jumlah personil, kualitas SDM, serta kerjasama antar instansi; (c) faktor sarana atau fasilitas, yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya anggaran jadi perlu menambah anggaran; (d) faktor masyarakat, yaitu ketidaktahuan masyarakat sehingga perlu sosialisasi larangan pemanfaatan lahan tanpa izin; dan (e) faktor kebudayaan, yaitu kesadaran hukum masyarakat masih rendah sehingga perlu sosialisasi hukum. Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, dan Penyerobotan Tanah

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	16 Jan 2017 02:30
Last Modified:	16 Jan 2017 02:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6929

Actions (login required)

View Item