Sari, Renny Novita (2016) ANALISIS HUKUM IMPLEMENTASI PEMEKARAN WILAYAH (KELURAHAN KUTOWINANGUN SALATIGA) TERHADAP EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI RODA PEMERINTAHAN. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (788kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (396kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/6926/3/PUBLIKASI.jpg)
|
Image
PUBLIKASI.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (393kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (478kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (410kB) | Preview |
Abstract
Tugas dan kewajiban pemerintah dalam berbagai tingkatan sesuai dengn amanah Undang-Undang adalah untuk mensejahterakan masyarakat salah satunya dengan menyediakan pelayanan publik yang terjangkau, cepat, efektif dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan terkait pembentukan kelurahan baru dengan pertimbangan sesuai perundang-undangan. Pemekaran kelurahan Kutowinangun Kota Salatiga dengan memperhatikan semua aspeknya telah memenuhi sebagian besar persyaratan sesuai dengan perundang-undangan. Dari keempat unsur yakni kecukupan jumlah penduduk, pembagian wilayah kerja, sarana dan prasarana serta pertimbangan luas wilayah hanya unsur terakhir yang tidak memenuhi kecukupan. Tetapi jika ditilik dari perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah maka akan terlihat kebutuhan yang mendesak akan pemekaran kelurahan. Masalah penelitian ini adalah proses administrasi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan roda pemerintahan dalam pelaksanaan hukum pemekaran wilayah kelurahan Kutowinangun Salatiga dan untuk mengetahui dampak sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan bagi masyarakat dalam pelaksanaan hukum dan kendala dan cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kota Salatiga dalam pelaksanaan pemekaran wilayah kelurahan Kutowinangun Salatiga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses administrasi hukum pemekaran wilayah kelurahan Kutowinangun serta mengetahui kendala yang dihadapi serta dampak sosial yang ditimbulkan dalam pemekaran wilayah kelurahan. penelitian dibagi kedalam dua aspek yakni analisis internal dan eksternal. Analisis internal mencoba mengetahui dan menganalisis proses administrasi hukum pemerintah daerah Salatiga dalam memproses pemekaran wilayah Kelurahan Kutowinangun sedangkan analisi eksternal mencoba menggali dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam pemekaran dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Metodologi yang digunakan dalam penelitian menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menemukan bahwa proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga menemui berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Internal yang dimaksud adalah dari institusi pemerintah kota Salatiga sendiri yang belum pernah melakukan pemekaran Kelurahan sehingga membutuhkan studi banding. Kendala eksternal datang dari jadual pemerintah berupa transisi pemerintahan dikarenakan pilkada dan pemilu. Akan tetapi dari semua proses administrasi internal dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan birokrasi yang berlaku. Temuan dari masyarakat sebagai penerima kebijakan dirasakan bahwa dalam pemekaran masyarakat memiliki akses yang lebih memadai, terjangkau, cepat, efektif dan efisien dikarenakan yang tadinya terpusat pada satu pemerintahan kelurahan sekarang dibagi menjadi dua pemerintahan kelurahan. Kata kunci : Pemekaran Wilayah, Roda Pemerintahan
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 16 Jan 2017 02:30 |
| Last Modified: | 16 Jan 2017 02:30 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6926 |
Actions (login required)
 |
View Item |
