Soleh, Nor (2016) RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MATERIIL DI INDONESIA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (854kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (11kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (9kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/6922/4/PUBLIKASI.jpg)
|
Image
PUBLIKASI.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (441kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (162kB) | Preview |
Abstract
Tesis ini adalah hasil penelitian kepustakaan (library research) untuk menjawab pertanyaan bagaimana konsep restorative justive dalam hukum pidana Islam dan kontribusinya bagi pembaharuan pidana materiil di Indonesia. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (texs reading) dan selanjutnya dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif dan dijabarkan melalui teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa restorative justice yang terdapat dalam hukum pidana Islam tergambar dalam pelaksanaan tindak pidana kategori kisas dan diat. Pemaafaan yang diberikan oleh keluarga korban dan pembayaran ganti rugi merupakan manifestasi pemberlakuan restorative justice.Pemberlakuan prinsip tersebut tidak memandang pada tindak pidana ringan saja, melainkan terhadap kejahatan sangat berat atau serius seperti pembunuhan. Kontribusi yang diharapkan dalam rangka pembaharuan hukum pidana materiil adalah melalui pemberlakuan asas pemaafan dan perdamaian sebagaimana yang diterapkan dalam hukum pidana Islam dapat mengilhami rekonstruksi KUHP yang saat ini masih bersifat retributif menuju restorative. Asas rechterlijk pardon yang sudah dikonsepsikan dalam rancangan KUHP tahun 2008 harus didorong pelaksanaannya dan dipertimbangkan bukan hanya kepada pelaku tindak pidana klasifikasi ringan saja melainkan terhadap tindak pidana klasifikasi sangat berat sepanjang masih dalam wilayah hak adami. Sejalan dengan kesimpulan di atas maka bagi aparatur penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) diharapkan sudah memulai menerapkan restorative justice melalui kewenangan yang dimilikinya, sembari mendorong terwujudnya KUHP yang sesuai dengan perkembangan kekinian. Semangat penerapan restorative justice yang didasarkan pada Perma No. 2 tahun 2012 dijadikan pintu masuk dalam pembaharuan hukum pidana materiil yang lebih terarah. Sistem pemidanaan yang berorientasi pada keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak bagi pencapaian keadilan yang dicita-citakan bersama. Kata Kunci : restorative justice, pembaharuan hukum pidana, pemaafan, kisas, diat.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 16 Jan 2017 02:29 |
| Last Modified: | 16 Jan 2017 02:29 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6922 |
Actions (login required)
 |
View Item |
