Arini, Dian (2016) PERAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH PASCA PEMBERLAKUAN FIDUSIA ONLINE (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (454kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (91kB) | Preview |
|
|
Text
PUBLIKASI.pdf Download (82kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (160kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (319kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (221kB) | Preview |
Abstract
Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan tempat untuk mendaftarkan jaminan fidusia, berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang mewajibkan untuk melakukan pembiayaan konsumen, sehingga pendaftaran fidusia melonjak. Keluar Surat Edaran Direktur Jenderal AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System) sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Fidusia online dikelola oleh Dirjen AHU. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan peran KPF pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebelum dan pasca pemberlakuan fidusia online, mengetahui kelemahan pelaksanaan dan cara mengatasi kelemahan pelaksanaan peran KPF pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder berasal dari berbagai sumber, antar lain studi pustaka, wawancara dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Metode analisis adalah analisis kualitatif, yang pengambilan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPF pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebelum fidusia online melayani pendaftaran jaminan fidusia, pasca fidusia online tidak menerima pendaftaran fidusia online. Kelemahan pelaksanaan peran KPF pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online tidak melayani pendaftaran jaminan fidusia online. Kendala yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara pelayanan publik terkait fidusia online adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih kurang memadai dan terbatasnya sarana dan prasarana berupa jaringan internet. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, petugas harus responsif, mau mendengar keluhan, saran dan aspirasi dari masyarakat, memberikan pelayanan dengan ramah dan senyum. Untuk mengatasi kelemahan dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara pelayanan publik terkait fidusia online, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan pembenahan dan peningkatan dalam hal kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana berupa jaringan internet. Kata kunci: Peran, Kantor Pendaftaran Fidusia, Fidusia Online.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 16 Jan 2017 02:28 |
| Last Modified: | 16 Jan 2017 02:28 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6906 |
Actions (login required)
 |
View Item |
