Ako, Rian Hidayat (2016) IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BLORA). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (986kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (93kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/6902/3/PUBLIKASI.jpg)
|
Image
PUBLIKASI.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (326kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (171kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Rian Hidayat, MH.15.26.1772, Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2016. Perubahan UU Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun di ikuti juga dengan perubahan tugas dan fungsi serta kewenangan dari pemerintah daerah, hal ini banyak menimbukan perdebatan panjang terkait batas-batas kewenangan serta hubungan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi serta pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pelaksanaan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan jenis Deskriptif Analisis dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pengumpulan data dan informasi diperoleh dari penelitian mengkaji norma-norma hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah, dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, observasi dan studi dokumentasi. Kemudian data dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Pola hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 23 Taahun 2014 yang dimana di dalam undang-undang tersebut diatur pelimpahan sebagian urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dipertegas dalam peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalami perubahan mekanisme dan subtansi materi dalam pelaksanaannya yang dalam hal ini mempengaruhi pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Ini ada beberapa kendala-kendala yang dianggap oleh Pemeritah Kabupaten Blora khususnya menjadi persolan dalam penerapanya antara lain di bidang Pendidikan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. Implikasi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pengelolaan hutan dan pertambangan minerba menunjukkan adanya kecenderungan menarik kembali atau resentralisasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat melalui parantara Pemerintah Provinsi yang memang menjadi perpanjangan tangannya. Selain itu, juga menunjukkan adanya beberapa overlaping regulasi antara undang-undang sektoral (UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan/ UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara) dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga perlunya melakukan revisi terhadap berbagai prodak hukum yang saling mengalami kontradiksi. Kata Kunci : Implikasi, Akuntabilitas, Pemerintah Daerah
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 16 Jan 2017 02:28 |
| Last Modified: | 16 Jan 2017 02:28 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6902 |
Actions (login required)
 |
View Item |
