Solekhan, Solekhan (2016) ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PEMALSUAN STNK DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (652kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
PUBLIKASI.pdf Download (58kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (250kB) | Preview |
|
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB) |
||
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB) |
||
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (88kB) | Preview |
Abstract
Penyidikan merupakan salah satu kewenangan Polri dalam penanganan tindak pidana, tidak terkecuali tindak pidana pemalsuan STNK. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP. Dalam melaksanakan penyidikan tersebut, tentulah ada tata cara dan proses dalam mengumpulan bukti-bukti dimana nantinya menjadi titik terang suatu tindak pidana dan guna untuk menemukan tersangka atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan: (i)Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemalsuan STNK di wilayah Hukum Polres Salatiga?, (ii) Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pemalsuan STNK di wilayah Hukum Polres Salatiga dan (iii) apa kendala dalam penyidikan tindak pidan apemalsuan STNK di wilayah Hukum Polres Salatiga dan bagaimana mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan STNK di wilayah hukum Polres Salatiga ini adalah meliputi faktor individu, ekonomi, pendidikan, sosio legal, lingkungan dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan STNK di wilayah hukum Polres Salatiga memiliki peranan yang sangat penting karena dapat memperjelas kebenaran akan terjadinya suatu tindak pidana sesuai Pasal 263 KUHP. Adapun proses penyidikan tersebut mulai dari penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat, mendatangi TKP, membuat laporan polisi, menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, melakukan pemanggilan terhadap saksi dan pembuatan BAP, pemanggilan dan pemeriksaan terlapor/tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, pemerolehan keterangan tersangka, penyitaan barang bukti, pengiriman SPDP, dan pengiriman barng bukti ke PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABFOR CABANG SEMARANG hingga selesainya penyidikan dengan dikirimkannya hasil penyidikan ke Kejaksaan Negeri. Adapun kendala yang ditemui dalam penyidikan adalah ketidakproaktifan para saksi dan tersangka, diperlukannya biaya dan waktu dalam pemeriksaan laboratoris serta kekurangsadaran masyarakat dalam merespon pemalsuan STNK. Untuk itu upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan memberikan panggilan ulang, berkoordinasi dengan polres wilayah hukum tempat tinggal saksi dan tersangka, pro aktif mendatangi saksi dan tersangka untuk melakukan pemeriksaan; pro aktif menghubungi PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABFOR CABANG SEMARANG untuk memperoleh informasi update tentang hasil uji laboratoris; dan melakukan pendekatan masyarakat serta mengedukasinya tentang larangan dan sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan STNK Kata kunci: pemalsuan STNK, proses penyidikan, Pasal 263 KUHP
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 16 Jan 2017 02:28 |
Last Modified: | 16 Jan 2017 02:28 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6898 |
Actions (login required)
View Item |