Abdullah, Syuaib (2016) KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IJIN (PETI) DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (163kB) | Preview |
|
|
Text
COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/6892/3/PUBLIKASI.jpg)
|
Image
PUBLIKASI.jpg Download (766kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (380kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (580kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (543kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (252kB) | Preview |
Abstract
Tesis yang berjudul “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Di Wilayah Hukum Polres Semarang dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) oleh Kepolisian, Penuntut Umum dan Hakim. Kedua, untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Semarang, dan ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Semarang. Penelitian dalam kaitannya dengan penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan-pendekatan perundang-undangan(statuteapproach)danpendekatankonsep(conceptualapproach). Hasil penelitian tesis ini menunjukkan: (1) kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) oleh kepolisian dilakukan melalui tindakan-tindakan kepolisian dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum dan pemberian kepastian hukum melalui persidangan oleh hakim, (2) hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Semarang meliputi kesadaran masyarakat yang masih kurang, adanya back up, pelaku PETI melarikan diri, dan budaya hukum masyarakat (3) upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Semarang yaitu upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Hal ini didasari oleh adanya kasus-kasus PETI di seluruh wilayah Indonesia yang semakin meluas, tentunya diperlukan suatu penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberantas dan memberikan efek jera terhadap pelaku pelakukegiatan PETI berkaitan dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan akibat PETI. Kata kunci : penegakkan hukum, tindak pidana, pertambangan illegal, sanksi pidana
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 16 Jan 2017 02:19 |
| Last Modified: | 16 Jan 2017 02:19 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6892 |
Actions (login required)
 |
View Item |
