TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PELAKSANAAN KEGIATAN INTELIJEN OLEH BIN DAN KOORDINASINYA ANTAR LEMBAGA INTELIJEN BERDASARKAN UU NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA

Mustain, Adiatma (2016) TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PELAKSANAAN KEGIATAN INTELIJEN OLEH BIN DAN KOORDINASINYA ANTAR LEMBAGA INTELIJEN BERDASARKAN UU NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (556kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (270kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (228kB) | Preview
Preview	Image PUBLIKASI.JPG Download (226kB) | Preview

Abstract

Tinjauan Yuridis Normatif Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Oleh BIN dan Koordinasinya antar Lembaga Intelijen Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara sebagai sebuah penulisan hukum yang mempunyai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan kegiatan intelijen oleh BIN berdasarkan Undang-Undang Intelijen Negara danUntuk mengetahui dan menganalisa apa peran BIN dalam mengkoordinasi lembaga intelijen lain di Indonesia beserta kendala-kendalanya dalam pelaksanaan koordinasi tersebut oleh BIN. Metodependekatan yang digunakandalampenelitianiniadalahmetodependekatanyuridisnormatif.Spesifikasidalampenelitianinibersifat kualitatif yaitu menggambarkan secara deskriptif terperinci, sistematis, dan analisis mengenai hal yang berhubungan dengan tinjauan yuridis normatif pelaksanaan kegiatan intelijen oleh BIN dan koordinasinya antar lembaga intelijen dengan berdasarkan pada UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Berdasarkanhasilpenelitian dan pembahasan diketahui:(1)Untukmengetahuidanmenganalisabagaimanapelaksanaan kegiatan intelijen oleh BIN berdasarkan Undang-Undang Intelijen Negara, pada pelaksanaan kegiatan intelijen yang dilakukan oleh BIN yang berdasarkan pada Undang-Undang Intelijen Negara Nomor 17 Tahun 2011 menunjukkan adanya kewenangan yang lebih dibandingkan dengan lembaga intelijen lain dalam melaksanakan fungsi penyelenggara intelijen. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa apaperan BIN dalam mengkoordinasi lembaga intelijen lain di Indonesia dan kendala-kendalanya. Peran BIN dalam Undang-Undang Intelijen menunjukkan bahwa BIN sebagai koodinator dalam pelaksanaan kegiatan intelijen di Indonesia dan mempunyai wewenang dalam menerima laporan kegiatan intelijen dari lembaga intelijen lain di Indonesia dan kendala yang dihadapi BIN dalam mengkoordinasi menunjukkan fungsi intelijen yang terdiri dari tiga hal yakni; penyidikan, pengamanan, dan penggalangan sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya garis koordinasi yang jelas antar lembaga intelijen yang ada.Perlunya peningkatan kinerja BIN dalam memadukan antar lembaga intelijen supaya koordinasi berjalan baik dan lancar untuk mewujudkan keamanan nasional. Kata Kunci:Tinjauan Yuridis Normatif, Badan Intelijen Negara, Koordinasi Lembaga Intelijen, Undang-Undang Intelijen Negara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	09 Jan 2017 02:09
Last Modified:	09 Jan 2017 02:09
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6683

Actions (login required)

View Item