Bahri, Khoirul (2016) PENYEDIAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN GROBOGAN. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (294kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (84kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (88kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (192kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (174kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/6657/9/PUBLIKASI.jpg)
|
Image
PUBLIKASI.jpg Download (1MB) | Preview |
Abstract
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ijin Lokasi mengatur masalah perijinan lokasi pertanahan di Indonesia. Sebelum terbitnya Undang- Undang tersebut, masalah pertanahan masih diatur dalam berbagai peraturan perundangan yang pada intinya, masih terjadi dualisme peraturan perundangan yang berlaku yaitu hukum adat dan hukum barat. Diterbitkannya Peraturan- Peraturan tersebut maka semua peraturan yang mengatur masalah perijinan lokasi menjadi tidak berlaku lagi. Sebagai tindaklanjut dari Undang- Undang tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, namun peraturan tersebut dianggap masih belum mencukupi rasa keadilan masyarakat, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah untuk memberi kepastian hukum, perlindungan hukum dibidang kepemilikan tanah. Di Kabupaten Grobogan pelaksanaan penyediaan tanah sudah sesuai dengan Undang- Undang No.1 Tahun 1967 atau Undang- Undang No.6 Tahun 1968 dan PMDN No.6 Tahun 1972 Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011, namun masih ditemui beberapa kendala seperti :sangat terbatasnya tanah negara yang tersedia untuk keperluan perusahaan, area tanah negara sudah terbatas maka perusahan harus membeli tanah dari pemilik sehingga perusahaan harus bekerja keras untuk memperoleh kesepakatan dari pemilik tanah, para pemilik tanah yang merasa keberatan untuk melepaskan haknya sebab tanah yang dimilikinya merupakan satu-satunya sumber mata pencarian, sulitnya mencari areal tanah yang luas sekaligus mempunyai posisi yang strategis bagi perusahaan dengan harga yang relative murah. Berangkat dari situ penulis mengangkat permasalahan penyediaan tanah untuk perusahaan di Kabupaten Grobogan dengan narasumber dari BPN Kabupaten Grobogan, Kantor Statistik Kabupaten Grobogan serta Wawancara kepada narasumber dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan harapan dapat menemukan solusi yang tepat agar masyarakat tidak terbebani lagi dengan permasalah pertanahan. Diantara solusi yang penulis paparkan adalah sebagai berikut antara lainmenawarkan Terobosan baru guna meminimalkan dampak negatif bagi rakyat yang diambil tanahnya, serta memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat secara luas, peran peraturan yang komprehensif dan aplikatif prosedur yang sederhana, transparan, dan pasti ,serta aparat yang berintegritas dan tidak pilih kasih memegang peran sangat penting Kata Kunci : Penyediaan Tanah Untuk Keperluan Perusahaan
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
| Date Deposited: | 09 Jan 2017 02:06 |
| Last Modified: | 09 Jan 2017 02:06 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6657 |
Actions (login required)
 |
View Item |
