Malik, Dyatmika (2016) ANALISIS TERHADAP PIDANA PEMISKINAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI UU NO 31 TAHUN 1999. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (398kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (160kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (175kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (221kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/6622/9/PUBLIKASI.png)
|
Image
PUBLIKASI.png Download (800kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Kasus korupsi sudah menjadi masalah yang menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat,bangsa, dan negara. Dengan meningkatnya jumlah koruptor dari tahun ke tahun, melahiran wacana pemiskinan koruptor sebagai salah satu hukuman alternatif bagi koruptor. Masalah yang dirumuskan: 1) Bagaimanakah pengaturan pidana pemiskinan terhadap koruptor sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?, 2) Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam penerapan pidana pemiskinan terhadap pelaku korupsi ?, 3) Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penerapan pidana pemiskinan terhadap pelaku korupsi ?, dengan tujuan penelitian untuk menganalisis masalah yang telah dirumuskan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisi kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan skripsi mengemukakan simpulan: 1)Pengaturan pidana pemiskinan terhadap koruptor sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi; 2)Kendala yang dihadapi dalam penerapan pidana pemiskinan atau pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara pelaku korupsi adalah sulit ditemukannya kekayaan yang dimiliki oleh koruptor, baik karena disembunyikan dengan cara mengatas namakan nama lain, atau memang terpidana korupsi memang tidak memiliki kekayaan; 3) Upaya mengatasi kendala dalam penerapan pidana pemiskinan terhadap pelaku korupsi, adalah berbagai upaya yang telahdilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan cara menyita kekayaan yang dimilikioleh koruptor untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara yang telah dikorupsi, setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagarekomendasi dikemukakan saran: 1) Hendaknya istilah pidana pemiskinankoruptor tidak diterapkan dalam undang-undang pemberantasan korupsi diIndonesia, karena bertentangan dengan HAM dan Hukum Islam; 2) HendaknyaPerubahan Undang-undang Pemberantasan Korupsi yang akan datang mengaturtentang ketentuan “Gelang Koruptor” yang wajib dikenakan oleh koruptor yang tidak mampu membayar uang pengganti kerugian keuangan negara maupundenda, dan uang penganti tidak dapat diganti dengan pidana kurungan; 3) Sejalandengan gerakan revolusi mental yang telah dicanangkan, hendaknya parapemimpin negeri ini memberikan contoh dan teladan tentang akhlak dan moralyang baik, bukan memberikan contoh buruk dengan semakin banyaknya para pemimpin negeri ini yang melakukan korupsi. Kata Kunci: Pidana, Pemiskinan, Tindak Pidana, Pemberantasan Korupsi.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
| Date Deposited: | 05 Jan 2017 09:13 |
| Last Modified: | 05 Jan 2017 09:13 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6622 |
Actions (login required)
 |
View Item |
