PROBLEMATIKA HUKUM KEKUATAN AKTA ELEKTRONIK YANG DI BUAT NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Wibowo, Sobir Mustakim (2016) PROBLEMATIKA HUKUM KEKUATAN AKTA ELEKTRONIK YANG DI BUAT NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (443kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (9kB) | Preview
	Text BAB I_1.pdf Restricted to Registered users only Download (763kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (377kB) | Preview

Abstract

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, oleh karenanya Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik, dipersilakan untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Tehnologi informasi seoptimal mungkin, dan bertanggung jawab guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, meskipun begitu masih pengunaan tehnologi oleh notaris masih banyak menyisakan masalah, oleh dasar inilah penulis melakukan penelitian ini dengan judul “Problematika Hukum Kekuatan Akta Elektronik Yang Di Buat Oleh Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, dalam pengumpulan data lebih ditekankan pada sumber bahan primer, berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum yang terkait dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan metode tersebut penelitian menghasilkan pada pokoknya bahwa problematika hukum kekuatan akta elektronik yang di buat oleh Notaris adalah tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang akta elektronik namun dalam pelaksanaan akta elektronik dapat di buat oleh Notaris memmpunyai kekuatan hukum sebagaimana akta otentik hal ini mengacu pada Pasal 15 ayat (3) Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hambatan-hambatan yang di hadapi Notaris dalam pembuatan akta elektronik adalah (1) hambatan sistem hukum yang berlaku di Indonesia (2) hambatan dalam pembuktian akta elektronik (3) hambatan sumber daya manusia Notaris dalam penggunaaan tehnologi informasi, dan cara mengatasi hambatan yang di hadapi notaris dalam pembuatan akta elektronik adalah (1) harus ada peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur tentang mekanisme pembuatan akta elektronik (2) Pembuktian akta elektronik langsung dengan media elektronik. (3) Sumber Daya manusia Notaris harus memahami penggunaaan tehnologi informasi elektronik. Kata kunci : Notaris, Akta Otentik, Akta Elektronik.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	19 Oct 2016 02:48
Last Modified:	19 Oct 2016 02:48
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5633

Actions (login required)

View Item