Juhriyati, Juhriyati (2016) PELAKSANAAN AKTA NOTARIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA CILACAP ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 2546/Pdt.G/2014/PA.Clp). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (674kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (81kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (10kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I_1.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB) |
|
|
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (80kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (13kB) | Preview |
Abstract
Penelitian yang berjudul ”Pelaksanaan Akta Notaris Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dan Problematika Hukumnya Di Pengadilan Cilacap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 2546/Pdt.G/ 2014/PA.Clp)”. Pada saat mengajukan permohonan perceraian, para pihak dapat mengajukan permohonan putusan pembagian harta bersama atau setelah ikrar talak diucapkan. Dengan ini penulis membahas mengenai permasalahan: Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama akibat perceraian dalam putusan Nomor : 2546/ Pdt.G /2014 PA.Clp. Bagaimana keterkaitan antara akta notaris dengan putusan hakim Pengadilan Agama Cilacap yang telah memutus pembagian harta bersama akibat perceraian, serta bagaimana mengatasi hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Cilacap. Tujuan tesis untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama akibat perceraian dalam putusan Nomor : 2546/ Pdt.G /2014 PA.Clp. Untuk menganalisis keterkaitan antara akta notaries dengan putusan hakim Pengadilan Agama Cilacap yang telah memutus pembagian harta bersama akibat perceraian.Untuk menganalisis hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Cilacap. Penulisan menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder didukung data primer, Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin dengan pihak terkait. Data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian: 1.Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan pada Perkara Nomor 2546/ Pdt.G /2014 PA.Clp. adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, yaitu menurut ketentuan hukum yang berlaku bagi mereka dengan pembagian masing-masing mendapat setengah dari harta bersama, pada prinsipnya semua harta yang diperoleh sepanjang perkawinan sebagai harta bersama, kecuali dibuktikan sebaliknya sebagai harta pribadi atau bawaan. 2. Pembuktian harta bersama merupakan suatu hal lain yang cukup rumit dalam proses pembagian harta bersama, dengan demikian hanya kepada Hakimlah amanat undang-undang diserahkan untuk mencari dan menemukan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat untuk dituangkan dalam hukum yang objektif sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan Akta pembagian harta bersama yang dibuat oleh seorang notaris yang terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta otentik, ialah kekuatan pembuktiannya yang lengkap, artinya bukti yang dapat menghasilkan kepastian yang cukup untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi adanya kemungkinan bukti tentang kebalikannya. 3. Pembagian harta bersama yang berbentuk tanah menurut penulis memang akan cukup rumit apabila hanya berupa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besarnya, dalam hal ini masalah penentuan luas tanah yang akan menjadi bagian masing-masing pihak. Kondisi ini menurut penulis bisa diatasi sebagai berikut, yaitu: a. Berdasarkan putusan pengadilan para pihak mengajukan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan pemecahan bidang tanah yang semula merupakan 1 (satu) bidang menjadi 2 (dua) bidang yang sama besarnya, untuk kemudian diterbitkan sertipikat baru atas bidang-bidang tanah tersebut; b. Menjual bidang tanah tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak dan hasil penjualan tersebut dibagi untuk bagian yang sama besarnya. c. Jika kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat, maka diajukan penjualan lelang ke KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara atas ijin Pengadilan. Kata kunci:Akta Notaris, Harta bersama, Akibat perceraian
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 19 Oct 2016 02:48 |
| Last Modified: | 19 Oct 2016 02:48 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5622 |
Actions (login required)
 |
View Item |
