AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BNI SYARIAH CABANG CIREBONMENURUT UNDANG-UNDANGNO. 21 TAHUN 2008 TENTANG UNDANG-UNDANGPERBANKAN SYARIAH

Kamal, Maulana (2016) AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BNI SYARIAH CABANG CIREBONMENURUT UNDANG-UNDANGNO. 21 TAHUN 2008 TENTANG UNDANG-UNDANGPERBANKAN SYARIAH. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (611kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (65kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (66kB) | Preview
	Text BAB I_1.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (82kB) | Preview

Abstract

Sistem perbankan syariah di Indonesia dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhanjasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Selainitu tujuan lain dibentuknya bank syariah yaitu adanya peluang pembiayaan bagipengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, serta kebutuhan akan produkdan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang komparatif dibandingkandengan bank konvensional. Unsur yang membedakan Bank Syariah dengan BankKonvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). BerdasarkanUndang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Dewan PengawasSyariah mempunyai tugas menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah ataspedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalamperbankan syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi danmengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah,. Dalam hal fungsiPengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada BNISyariah Cabang Cirebon dalam akad murabahah masih kurang optimal. Dalam upaya untuk mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) diharapkan Bank Indonesia membuat peraturan baru dengan menambah jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga syariah agar fungsi pengawasan di masing-masing cabang lembaga syariah lebih optimal, serta dalam perekrutan calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)dapatdibuat terbuka dengan melibatkan profesional hukum seperti notaris, advokat, serta profesional perbankan yang mengetahui secara langsung dalam teknik pelaksanaaan, serta ekonomi islam. Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	19 Oct 2016 02:47
Last Modified:	19 Oct 2016 02:47
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5612

Actions (login required)

View Item