AKIBAT HUKUM ATAS PERJANJIAN KREDIT TERHADAP JAMINAN TANAH/TANAH DAN BANGUNAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN HAK TANGGUNGAN MENURUT PERKABAN NOMOR 4 TAHUN 1996 (STUDI KASUS DI PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK UNIT DANAMON SIMPAN PINJAM WELERI)

Habibie, Harisman (2016) AKIBAT HUKUM ATAS PERJANJIAN KREDIT TERHADAP JAMINAN TANAH/TANAH DAN BANGUNAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN HAK TANGGUNGAN MENURUT PERKABAN NOMOR 4 TAHUN 1996 (STUDI KASUS DI PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK UNIT DANAMON SIMPAN PINJAM WELERI). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (638kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (185kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (438kB) | Preview
	Text BAB I_1.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (565kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (239kB) | Preview

Abstract

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Unit Danamon Simpan Pinjam Weleri, mengkaji dan menganalisis kendala apa saja dan solusinya yang dihadapi dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan terhadap jaminan tanah/tanah dan bangunan sebagai jaminan kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Unit Danamon Simpan Pinjam Weleri serta memformulasikan akibat hukum terhadap jaminan tanah/tanah dan bangunan sebagai jaminan kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Unit Danamon Simpan Pinjam Weleri yang tidak didaftarkan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris,meneliti dan membahas peraturan–peraturan hukum yang berlaku saat ini. Lebih ditekankan pada studi normatif peraturan perundang–undangan mengenai “Akibat Hukum atas Perjanjian Kredit terhadap Jaminan Tanah dan Bangunan yang tidak didaftarkan Hak Tanggungan Menurut Perkaban Nomor 4 Tahun 1996 (Studi Kasus di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Unit Danamon Simpan Pinjam Weleri)”, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan (observasi) langsung dan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti. Hasil dari pembahasan ini adalah bahwa perjanjian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Unit Danamon Simpan Pinjam Weleri merupakan perjanjian pokok/perjanjian utama, sedangkan kendala–kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan adalah Kendala–kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal, sedangkan solusinya adalah pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Unit Danamon Simpan Pinjam Weleri harus menjalankan ketentuan Undang–Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1996 agar tercipta dan terwujudnya kepastian hukum bagi pihak Bank sebagai kreditur preferen serta akibat hukum bagi kreditur jika SKMHT tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan APHT mengakibatkan kreditur sebagai kreditur konkuren yang mempunyai hak yang sama dan seimbang dengan kreditur lainnya, karena sebagai pemegang jaminan umum yang di atur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, dan jika terjadi kredit macet bagi kreditur konkuren maka penyelesainnya melalui gugatan perdata di Pengadilan. Hasil pembahasan tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Unit Danamon Simpan Pinjam Weleri telah sesuai dengan konsep perjanjian konvesional yaitu KUHPerdata, dan kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan adalah Kendala–kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal, serta akibat hukum terhadap jaminan tanah/tanah dan bangunan yang tidak didaftarkan Hak Tanggungan yaitu tidak terciptanya kepastian hukum dan hilangnya hak preferen yang dimiliki kreditur. Penulis memberikan saran pemberian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan harus segera ditindaklanjuti dengan pemberian Akta Pemberian Hak Tanggungan untuk selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan agar kreditur dapat mengeksekusi jaminan debitur sebagai pengembalian utang kredit yang tertunggak. Kata kunci : perjanjian kredit, jaminan tidak didaftarkan, bank, akibat hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	14 Oct 2016 04:26
Last Modified:	14 Oct 2016 04:26
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5599

Actions (login required)

View Item