Utomo, Setyo (2016) REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI KAPUAS BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK). Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER.pdf Download (55kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (51kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (56kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (761kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB) |
|
|
Text
BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (257kB) | Preview |
Abstract
Hasil penelitian ini menyimpulkan : 1) Bahwa penguasaan hak atas tanah dan bangunan oleh warga yang berada di sepanjang garis sempadan sungai Kapuas di Kota Pontianak belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, UUPA, dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Perlindungan yang dirasakan oleh pemilik hak atas tanah dan bangunan hingga saat ini adalah sebatas status quo.2) Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum penguasaan hak atas tanah dan bangunan kepada warga yang bermukim di sepanjang tepian sungai Kapuas di Kota Pontianak adalah terbentur oleh substansi hukum tentang garis sempadan sungai. Stuktur hukum, Pemerintah Kota Pontianak, BPN maupun Dinas Cipta Karya terpaku pada UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 28/PRT/2015 tentang GSS dan GSD, Peraturan Walikota Pontianak No. 95 Tahun 2005 tentang GSS Dalam Wilayah Kota Pontianak, Perda No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-2033. Budaya hukum masyarakat yang sangat menghormati tradisi bermukim di tepian sungai. 3) Rekonstruksi nilai ideal perlindungan hukum penguasaan hak atas tanah dan bangunan di sempadan sungai Kapuas berbasis nilai keadilan adalah dengan penguatan fungsi pemerintah untuk melindungi pemilik tanah dan bangunan di sempadan sungai Kapuas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pemilik tanah.Rekonstruksi hukum terhadap Pasal 3 ayat (3) UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Pasal 17 ayat (1) PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai , Pasal 26 (c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 28/PRT/2015 tentang Penetapan GSS Dan GSD, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak No. 95 Tahun 2005 tentang GSS Dalam Wilayah Kota Pontianak, Pasal 18 ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-2033, dan tumbuhnya sikap warga masyarakat yang peduli dan bertanggungjawab melaksanakan aturan hukum, sehingga kehidupan lebih tertata, tertib, dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sungai. Kata Kunci : Garis Sempadan Sungai, Perlindungan Hukum, Nilai Keadilan.
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 14 Oct 2016 02:14 |
| Last Modified: | 14 Oct 2016 02:14 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5583 |
Actions (login required)
 |
View Item |
