REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM PROGRESIF ( STUDI KASUS DI KOTA TEGAL, SEMARANG DAN KABUPATEN PEMALANG )

Sugiharto, Imawan (2016) REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM PROGRESIF ( STUDI KASUS DI KOTA TEGAL, SEMARANG DAN KABUPATEN PEMALANG ). Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (25kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (527kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (600kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (242kB) | Preview

Abstract

Kegiatan praktek politik uang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengisyaratkan adanya pelaksanaan hak dasar seperti hak menyatakan pendapat, hak berkumpul, dan berserikat yang kesemuanya memerlukan suatu aturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar payung hukum. Larangan terhadap praktek politik uang dalam pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Penegakan hukum larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih baik dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah meskipun dalam prakteknya kasat mata dan bukan lagi merupakan rahasia umum, akan tetapi penegakan hukumnya terasa sangat lemah. Jarang sekali bahkan mungkin belum pernah terjadi, penegakan hukum dilakukan terhadap calon kepala daerah maupun wakilnya yang kedapatan melakukan pemberian uang atau materi lainnya yang dikenal dengan istilah politik uang untuk memenangkan pasangannya dilakukan secara transparan, apalagi sampai di pengadilan. Dalam prakteknya penegakan hukum hanya dilakukan terhadap orang yang tertangkap tangan memberikan uang agar dalam pemilihan daerah memilih calon tertentu. Padahal orang yang tertangkap tersebut hanya merupakan suruhan pihak lain, misalnya Tim Kampanye, Tim Sukses maupun Calon Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah. Penegakan hukum sangat lemah dan tidak efektif serta tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku praktik politik uang, disamping itu praktik politik uang juga tetap berlangsung meskipun undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah telah diganti. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum politik uang pemilihan kepala daerah, untuk menemukan kekurangan-kekurangan penegakan hukum politik uang serta untuk merekonstruksi penegakan hukum politik uang pemilihan kepala daerah yang berbasis hukum progresif. Hasil penelitian dilakukan dengan cara melakukan rekonstruksi memisahkan sanksi adminsitrasi berupa pembatalan calon kepala daerah- wakil kepala daerah yang terbukti melakukan praktik politik uang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten maupun Kota atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten atau Kota dimana pemilihan kepala daerah tersebut berlangsung dan tidak usah menunggu proses pidananya. Sedangkan proses pemeriksaan pelanggaran pidana terhadap pelaku politik uang dalam pemilihan kepala daerah tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana. Kata Kunci : Rekonstruksi, Penegakan Hukum, Politik Uang

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	14 Oct 2016 02:14
Last Modified:	14 Oct 2016 02:14
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5577

Actions (login required)

View Item