Prihanto, Andrie Ichda (2016) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM ( JDIH ) DALAM RANGKA MENCIPTAKAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BREBES. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (185kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (183kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (250kB) | Preview |
Abstract
Negara Indonesia merupakan negara hukum, sesuai rumusan alinea 4 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa tujuan bernegara yang diatur dalam konstitusi tak lain dan tak bukan untuk mensejahterakaan rakyatmelalui pemerintahaan yang adil.Dalam bentuk negara yang demokratis, rakyat sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahaan diperlukan transparansi agar masyarakat tahu apa – apa yang akan diputuskan oleh negara harusnya partisipasi dan transparansi harus ada, kalau transparansi dijamin oleh pemerintah, berarti transparansi menjadi hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahaan maka hal tersebut dapat dirumuskan dalam good governance yaitu suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Dalam Rangka Menciptakan Transparansi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Brebes, yaitu Pengelolaan JDIH dapat memberikan dorongan bagi terciptannya transparansi pemerintahaan. Transparansi tata pemerintahan memiliki indikator-indikator yang berfungsi sebagai paramaeter dari pelaksanaan transparansi. Penggunaan teknologi informasi sebagai penunjang dalam pemerintahan telah melahirkan istilah e-government, singkatan dari electronic government. E-government sebagai usaha penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan dengan cara penyediaan pelayanan di berbagai bidang secara lebih baik, memberikan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih akuntabel serta transparan. Pemerintah daerah harus lebih serius lagi mengelola situs web masing-masing termasuk JDIH sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik di tengah tuntutan akan pelayanan publik yang semakin meningkat. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( JDIH ) di dalam mendorong terciptanya transparansi Pemerintah terlihat jelas di Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dimana didalamnya memerintahkan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menyebarluaskan Produk Hukum. Hingga sampai tataran Peraturan yang paling rendah yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 yang mengatur Struktur Organisasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes dan Pelaksanaanya untuk mendukung atau mendorong transparansi Pemerintah tercantum dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 041 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas, pokok, dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes dimana salah satunya melakukan penyiapan produk – produk hukum untuk di publikasikan, yang tentunya setelah melalui proses pengumpulan dan menghimpun serta di perbanyak untuk keperluan umum atau masyarakat yang membutuhkan. Kata Kunci : e-governance, Jaringan Dokumen, Transparansi
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 14 Oct 2016 02:14 |
| Last Modified: | 14 Oct 2016 02:14 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5574 |
Actions (login required)
 |
View Item |
