Winarto, Adi (2016) PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER.pdf Download (756kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (104kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar isi.pdf Download (101kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (184kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, mengetahui kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, dan mengetahui upaya yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 di Kabupaten Demak Tahun 2015. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang mendasarkan pada norma-norma yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data dan jenis data terdiri dari data primer melalui interview (wawancara), data sekunder melalui studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan bahan tulisan yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Demak Tahun 2015 dijabarkan di dalam tugas dan wewenang sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yaitu dari pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, pencalonan yang berkaitan denga persyaratan dan tata cara pencalonan, pelaksanaan kampanye, perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan, rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dari seluruh Kecamatan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi disetiap tahapan antara lain yaitu pertama Panitia Pengawas Pemilhan Kabupaten bersifat Ad Hoc, kedua keterbatasan jumlah anggota Pengawas Pemilihan ditingkat Desa, ketiga, keterbatasan alokasi anggaran dalam mendukung kegiatan kepengawasan, keempat, keterbatasan kewenangan yang diberikan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, kelima, keterbatasan waktu yang diberikan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten dalam penyelesaian dugaan pelanggaran. Upaya yang dilakukan yaitu pertama melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara intensif disetiap tahapan penyelenggaraan, kedua memaksimalkan anggota Pengawas Pemilihan yang ada disemua tingkatan untuk melaksanakan pengawasan disetiap tahapan penyelenggaraan, ketiga memaksimalkan alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan, keempat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelima, memanfaatkan waktu dalam penyelesaian dugaan pelanggaran semaksimal mungkin. Kata kunci : Panitia Pengawas Pemilihan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 14 Oct 2016 02:13 |
| Last Modified: | 14 Oct 2016 02:13 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5568 |
Actions (login required)
 |
View Item |
