PELAKSANAAN HIBAH BAGI KELOMPOK MASYARAKAT PEMBUDIDAYA IKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI KABUPATEN JEPARA

Hidayati, Noor (2016) PELAKSANAAN HIBAH BAGI KELOMPOK MASYARAKAT PEMBUDIDAYA IKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI KABUPATEN JEPARA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER.pdf Download (552kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (483kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (952kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (973kB) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang luas dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan di antaranya pemberian hibah kepada kelompok masyarakat pembudidaya ikan. Kebijakan pemberian hibah ini dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya meningkatkan produktivitas perikanan budidaya serta meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga hal ini dapat mengurangi angka kemiskinan. Penelitian pada tesis ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum yang mendasarkan pada pengalaman-pengalaman riil yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat simpulan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan, dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan dokumentasi, pengamatan, wawancara, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan serta pengamatan dilapangan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian dari penelitian ini dapat dirmuskan beberapa permasalahan yaitu 1) bagaimana pelaksanaan hibah kepada kelompok masyarakat pembudidaya ikan di Kabupaten Jepara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?; 2) apa saja kendala dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan hibah kepada kelompok masyarakat pembudidaya ikan di Kabupaten Jepara?. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam upaya peningkatan produktifitas perikanan budidaya, bantuan hibah yang diberikan berupa benih, pakan, probiotik dan lain-lain. Seiring diberlakukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemberian hibah yang selanjutnya pemberian sukarela dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara hanya diberikan apabila kelompok masyarakat pembudidaya ikan memiliki sertifikat berbadan hukum, yang mana merujuk pada ketentuan Pasal 298 ayat (5) menyatakan bahwa alokasi hibah dapat diberikan di antaranya : 1) Pemerintah Pusat; 2) Pemerintah Daerah; 3) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; 4) Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pengaturan tentang pemberian hibah dalam Undang-Undang yang baru utamanya pada ranah pelaksanaannya sesungguhnya dihadapkan pada berbagai permasalahan baik dari Pemerintah Daerah/Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara maupun masyarakat. Sebab sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana bagi instansi terkait dalam pendistribusian, sehingga dana hibah tidak dapat dicairkan terlebih bagi kelompok masyarakat pembudidaya ikan yang tidak bersertifikat. Kemudian kendala berikutnya adalah ketiadaan biaya dalam pengurusan sertifikat, di samping kurangnya sosialisasi yang dilakukan instansi terkait sehingga berakibat pada kurang pahamnya masyarakat dalam memahami mekanisme dan prosedur pengajuan bantuan dana hibah dalam Undang-Undang yang baru. Kata Kunci : Hibah, Pemerintahan Daerah, Kelompok Pembudidaya Ikan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	14 Oct 2016 02:13
Last Modified:	14 Oct 2016 02:13
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5565

Actions (login required)

View Item