Arsanudin, La Ode (2016) PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMANFAATAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN REAL ESTATE DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER.pdf Download (395kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (13kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (11kB) | Preview |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB) |
||
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB) |
||
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) |
||
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (14kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (22kB) | Preview |
Abstract
Penyelenggaraan kawasan perumahan dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penggunaan tanah harus sesuai dengan penataan ruang wilayah perkotaan harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Tesis dengan Judul Penegakan Hukum dalam Pemanfaatan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Real Estate Kota Semarang yaitu dengan permasalahan Apakah penempatan lokasi untuk kepentingan pembangunan real estate sudah sesuai dengan rencana umum tata ruang Kota Semarang, Bagaimanakah penegakan hukum dalam pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan real estate di Kota Semarang dan Apa yang menjadi kendala-kendala dalam proses pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan real estate serta solusinya di Kota Semarang. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris, yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan objek atau masalah yang sedang terjadi dalam penelitian. Penempatan lokasi untuk kepentingan real estate di Kota Semarang haruslah sesuai dengan apa yang telah di gariskan dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dan juga sesuai dengan prosedur dan proses perijinan yang telah ditetapkan. Proses penegakan hukum dalam pembangunan real estate di Kota Semarang ini sudah sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada dikarenakan bahwa dalam pembangunan real estate ini betul-betul sudah di kawal sejak rencana pembangunan real estate tersebut. Kendala-Kendala dan Solusi dalam Proses Pemanfaatan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Real Estate dan Solusinya Di Kota Semarang yang paling utama adalah Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kawasan real estate yang merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan atau perumahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan kawasan real estate secara keseluruhan. Penyediaan perumahan oleh pemerintah, pengembang maupun masyarakat. Persoalan yang terjadi adalah banyak PSU yang terbengkalai kondisinya karena setelah rumahnya terjual pengembang sudah tidak melakukan pemeliharaan lagi, sedangkan pemerintah juga tidak melakukan pemeliharaan karena prasarana dan sarana belum diserahkan kepada Pemda. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemanfaatan Tanah, Real Estate, dan Kota Semarang
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 12 Oct 2016 07:06 |
Last Modified: | 12 Oct 2016 07:06 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5526 |
Actions (login required)
View Item |