Pranata, Ivan Yoga (2016) ANALISISYURIDIS TERHADAP KASUS ILLEGAL FISHING DI INDONESIA (Studi Kasus Terhadap Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Prkn/2011/PN.TPI ). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER.pdf Download (382kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (142kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (95kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (438kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (97kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh regulasi tentang implementasi proses pelaksanaan putusan penenggelaman kapal yang dimotori oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Susi Pudjiastuti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang bagaimana proses peradilan dan bagaimana pelaksanaan putusan dari pengadilan perikanan di Indonesia. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan atau yuridis normatif, dengan menganalisis sebuah putusan pengadilan perikanan untuk dilihat aturan-aturan yang digunakan didalam proses peradilan dan tentang pelaksanaan putusan oleh pengadilan. Dengan cara melihat peraturan di dalam hukum positif terkait serta tentang kewenangan dari pihak terkait diharapkan penulis mampu memahami tentang bagaimana hukum perikanan berjalan di Indonesia. Dalam penelitian ini memuat dua rumusan masalah untuk mengetahui dan meninjau terhadap putusan pengadilan (studi kasus terhadap perkara pidana nomor : 08/Pid.Prkn/2011/PN.TPI) diantaranya mengetahui bagaimana penyelesaian hukumnya dan bagaimana pelaksanaan eksekusinya.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengadilan perikanan bersifat khusus dengan ketentun khusus seperti hukum acara pengadilan perikanan, pengaturan penyidik, hakim yang semuanya diatur khusus di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang semuanya telah dilaksanakan oleh Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang. Dalam pelaksanaan eksekusinya dilakukan oleh jaksa dengan dibantu oleh pihak TNI-AL, POLRI dan KKP dalam proses perampasan Kapal yang selanjutnya bisa dilakukan eksekusi berupa penenggelaman kapal. Dari hasil ini menunjukan bahwa kekuatan penguasa yang telah mampu merubah suatu aturan hukum yang digadang-gadang mampu mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat dan warga negara Indonesia pada umumnya, karena hukum perikanan ini merupakan hukum yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan, kekayaan, dan lingkungan hidup Negara Republik Indonesia. Kata Kunci : Illegal Fishing, dimotori, kekuatan penguasa
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 12 Oct 2016 01:49 |
| Last Modified: | 12 Oct 2016 01:49 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5485 |
Actions (login required)
 |
View Item |
