Arif S, Asna (2016) IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER.pdf Download (708kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (7kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (86kB) | Preview |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) |
||
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) |
||
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB) |
||
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (113kB) | Preview |
Abstract
Tinjauan yang mendasari penulisan skripsi ini adalah tentang apa saja implikasi yang terjadi dari diberlakukannya Undang-Undang no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang No 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, karena dengan berlakunya undang-undang Administrasi Pemerintahan ini substansinya mempengaruhi undang-undang PTUN. Di dalam negara hukum semestinya harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga masyarakat.Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat suatu negara sangat mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang harmonis, seimbang dan adil. Di dalam undang-undang Administrasi Pemerintahan sendiri menjelaskan antara lain tentang diskresi,atribusi,delegasi,serta mandat dan cara-cara memperoleh kewenangan tersebut, undang-undang administrasi sendiri memberikan keleluasaan pengambilan keputusan dan tindakan berdasarkan pertimbangan pejabat dengan tujuan untuk melancarkan penyelenggara pemerintah, mengisi kekosongan, hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnanisasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum dari aspek hukum administrasi negara. Penulisan skripsi ini telah dirurumuskan dua masalah yaitu tentang Implikasi-implikasi apa yang ditimbulkan dari ditetapkannya Undang-undang Administrasi Pemerintahan terhadap hukum formil maupun hukum materil di Pengadilan Tata Usaha Negara dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan baik oleh Pemerintah maupun Mahkamah Agung menyelaraskan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang PTUN Penulisan skripsi ini menitik beratkan pada pasal-pasal dalam undang-undang Administrasi Pemerintahan yang secara langsung berpengaruh terhadap pasal-pasal yang ada pada undang-undang PTUN, diantaranya pasal 1 ayat (7), pasal 87, pasal 21,pasal 76 undang-undang Administrasi Pemerintahan yang masing-masing didalamnya memperluas materi muatan yang ada dalam undang-undang PTUN. Akibat dari perluasan materi muatan yang ada dalam undang-undang PTUN tersebut makan pemerintah selaku penyelenggara negara dalam waktu dekat juga harus menerbitkan peraturan guna menyelaraskan materi muatan undang-undang Administrasi Pemerintahan dengan udang-undang PTUN, mengingat pentingnya kedua undang-undang tersebut dalam proses birokrasi dan proses Peradilan. Dengan berlakunya undang-undang Administrasi Pemerintahan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pejabat pemerintahan serta dapat meningkatkan terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan secara langsung pula undang-undang Administrasi Pemerintahan ini menjadi dasar hukum materil di Peradilan Tata Usaha Negara. Mengingat Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai potensi untuk menjalankan peranannya secara optimal dalam upaya ikut mendorong penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui putusan-putusannya sebagai upaya perlindungan represif yang dilakukan oleh warga masyarakat. Kata kunci : Implikasi, PTUN, Administrasi Pemerintahan
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 11 Oct 2016 03:15 |
Last Modified: | 11 Oct 2016 03:15 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5448 |
Actions (login required)
View Item |