Astuti, Siska Dwi Juli (2016) ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN PRA DAN PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER.pdf Download (425kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (5kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (94kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (67kB) | Preview |
Abstract
Banyak fenomena anak luar nikah di tengah masyarakat, pergaulan bebas yang banyak terjadi dikalangan remaja menambah rusaknya moral anak bangsa yang notabene merupakan penerus bangsa. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur jelas tentang kedudukan anak, kedudukan anak hanya di Pasal 42 dan Pasal 43. Diaturnya pencatatan perkawinan di Negara dimaksudkan menjaga ketertiban administrasi dan juga menjaga agar status perkawinan dan status anak yang dilahirkan sah dan jelas di mata hukum agam dan hukum negara. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan tanpa akta nikah yang dilakukan oleh para pihak. Namun masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan akan pencatatan perkawinan. Sampai pada waktunya Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan terhadap status anak luar nikah yang mendapatkan garis keturunan dari ayah biologisnya. Anak luar kawin yang dimaksudkan dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, adalah anak luar kawin dalam arti luas (anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan, anak hasil hubungan zina, anak sumbang). Putusan tersebut berdampak besar bagi masyarakat, sehingga Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya dari segi persamaan dan perbedaannya. Putusan tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan KUHPerdata, tentang pengakuan dan pengesahan anak (Ps. 273 jo Ps. 49 UU Adminduk). Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan MK tersebut pada dasarnya tidak berkesuaian dengan ketentuan dalam KUHPerdata dan sebagai akibatnya ada kekosongan hukum. Sehingga dengan demikian, pemerintah seharusnya membuat peraturan berkaitan dengan anak luar kawin, salah satunya dengan membuat PP berdsarkan amanat pasal 43 ayat (2) Undang-Undang perkawinan, dan tetap melakukan perlindungan terhadap anak luar kawin, tidak sebatas keluarnya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif. Dimana dikaji secara mendalam mengenai norma-norma hukum pada hukum perkawinan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyimpang dari ketentuan mengenai anak luar kawin dalam KHI dan UU 1/1974. Kata kunci : Perkawinan, Anak Luar Kawin, Hubungan Perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 11 Oct 2016 03:14 |
| Last Modified: | 11 Oct 2016 03:14 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5438 |
Actions (login required)
 |
View Item |
