PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 416/PID.SUS/2024/PN.BTM)

SIANTURI, PATAR MANGOLOI (2025) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 416/PID.SUS/2024/PN.BTM). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400232_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400232_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB)

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dalam konsepsi kepastian hukum, menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika (Studi Putusan No. 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dalam konsepsi kepastian hukum, menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika (Studi Putusan No. 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk narkotika golongan I. Konsep kepastian hukum dengan tegas diatur didalam pasal tersebut mengenai ketentuan dan sanksi pidana pertanggungjawaban hukum terhadap seorang yang bertindak sebagai perantara narkotika putusan nomor 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM di mata hakim yaitu terdakwa berinisial P dengan menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.125.000.000 (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, serta terdakwa tidak sama sekali mengajukan upaya hukum Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam UU Narkotika telah sesuai dengan kepastian hukum Kata kunci : Narkotika, Pertanggungjawaban

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jul 2025 02:00
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41666

Actions (login required)

View Item