ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

SALIM, AHMAD (2025) ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400016_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400016_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB)

Abstract

Penerapan perampasan aset telah dilakukan dalam banyak kasus korupsi namun jumlah aset yang dirampas cenderung tidak sesuai atau sepadan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang telah di korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan, mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Kebijakan hukum perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menghadapi kendala normatif dan implementatif, seperti sifatnya yang fakultatif dan ketergantungan pada putusan inkracht. Meskipun Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah mengatur perampasan aset, namun penerapannya belum optimal dan tidak memberikan efek jera yang kuat. Oleh karena itu, pembaruan hukum yang lebih progresif dan responsif sangat dibutuhkan. Salah satu langkah strategis yang mendesak adalah pengesahan RUU Perampasan Aset yang mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture. Selain itu, pembuktian terbalik atas kekayaan tidak wajar perlu diterapkan sebagai upaya mempersempit ruang gerak koruptor. Reformasi juga perlu melibatkan penguatan kerja sama internasional untuk mempercepat repatriasi aset hasil korupsi lintas negara. Dengan reformasi ini, sistem hukum perampasan aset di Indonesia akan lebih adil, efektif, dan mampu memulihkan kerugian negara secara menyeluruh. Kata Kunci: Korupsi; Perampasan Aset; Keadilan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jul 2025 02:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41652

Actions (login required)

View Item