TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI POLRES NATUNA)

L, DARWINSYAH (2025) TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI POLRES NATUNA). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400074_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400074_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB)

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan negara yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Di lingkungan Polri, khususnya di wilayah perbatasan seperti Polres Natuna, implementasi mekanisme pengadaan kerap menghadapi tantangan regulatif dan operasional yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna dalam perspektif kepastian hukum, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya penguatan yang dapat dilakukan guna mendorong tata kelola pengadaan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach. Data diperoleh melalui studi dokumen hukum, observasi langsung, wawancara mendalam dengan pejabat pengadaan, serta analisis terhadap praktik pelaksanaan pengadaan di Polres Natuna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Polres Natuna telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, serta Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2020. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik, terutama terkait ketidaksinkronan regulasi internal, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, dan rendahnya budaya kepatuhan. Upaya penguatan yang dapat dilakukan meliputi harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas SDM melalui sertifikasi PBJ, optimalisasi LPSE, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi tata kelola pengadaan di lingkungan Polri yang berorientasi pada kepastian hukum, serta perlunya keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Kata kunci: Kepastian Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, Polres Natuna, Good Governance, Yuridis Empiris, Sistem Hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	28 Jul 2025 06:40
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41639

Actions (login required)

View Item