ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KESELAMATAN DALAM PELAYARAN KAPAL YANG LALAI ATAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PELAYARAN DI INDONESIA

DIANTI, MARIZKA P. (2025) ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KESELAMATAN DALAM PELAYARAN KAPAL YANG LALAI ATAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PELAYARAN DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400186_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400186_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki arus kepadatan pada dunia maritim dengan sektor vital yang menopang arus logistik dan perekonomian. Tingginya mobilitas pelayaran di Indonesia, menuntut kepatuhan terhadap standar keselamatan yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan kelalaian terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan pelayaran. Banyak pelaku usaha dan awak kapal yang mengabaikan ketentuan tersebut, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan laut dan merugikan berbagai pihak. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam terhadap upaya penegakan hukum pidana atas pelanggaran terhadap SOP pelayaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu menggabungkan kajian hukum normatif dengan pengamatan terhadap realitas sosial di lapangan. Pendekatan yang menjadi dasar utama adalah perundang-undangan, disertai penyinggungan terhadap kasus-kasus yang relevan. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen investigasi dan penyidikan terkait. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif, guna menjelaskan hubungan antara norma hukum dan praktik dalam penegakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian terhadap SOP pelayaran masih sering terjadi, baik dalam aspek teknis operasional, miskomunikasi antara pihak-pihak terkait, hingga kelalaian administratif. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pelayaran, minimnya pembinaan berkelanjutan, serta kurang optimalnya implementasi pelatihan keselamatan. Penegakan hukum pidana dilakukan melalui pelibatan instansi yang berwenang, mulai dari tahapan investigasi dan penyidikan hingga ke proses peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya solusi sistemik berupa peningkatan kualitas SDM, penguatan regulasi, dan penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan budaya keselamatan pelayaran yang optimal. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Keselamatan Pelayaran, Standar Operasional Prosedur, Undang-Undang Pelayaran, Kelalaian

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jul 2025 01:44
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41593

Actions (login required)

View Item