PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PERKARA PKPU DAN KEPAILITAN

KADIR, ABD (2025) PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PERKARA PKPU DAN KEPAILITAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400001_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400001_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)

Abstract

Kepailitan merupakan suatu keadaan hukum tertentu, yang dalam hal ini keadaan tersebut haruslah ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan niaga terhadap debitur yang memiliki utang kepada sedikitnya 2 (dua) kreditur dan atas utang tersebut debitur tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial, hal ini dipilih untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada krediturnya. Penulis merumuskan 2(dua) hal yaitu: 1) Kedudukan dan kewenangan Hakim Pengawas dalam proses PKPU dan Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; 2) Bentuk pertanggungjawaban Hakim Pengawas dalam mengawasi proses verifikasi dan penyelesaian tagihan piutang kreditur dalam perkara PKPU dan Kepailitan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Yuridis Normatif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisi, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan teori pertanggungjawaban, teori kewenangan, serta teori efektivitas hukum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Hakim Pengawas memiliki kewenangan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan PKPU, penilaian proposal perdamaian, penyelesaian sengketa, serta pengawasan keuangan debitor. Bentuk pertanggungjawaban Hakim Pengawas dalam proses verifikasi tagihan tidak dapat dipisahkan antara aspek yuridis, etis, dan administratif. Ketiganya membentuk satu kesatuan yang menentukan kualitas dan keadilan proses PKPU. Meskipun secara prosedural peran Hakim Pengawas telah dijalankan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan keaktifan dan transparansi, terutama dalam menyikapi keberatan yang memengaruhi jalannya restrukturisasi utang dan hasil voting rencana perdamaian. Kata Kunci : Hakim Pengawas, Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jul 2025 01:40
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41590

Actions (login required)

View Item