IMPLEMENTASI STANDAR KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN POLRI BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI KASUS: POLRES SALATIGA)

MALKAN, AHMAD (2025) IMPLEMENTASI STANDAR KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN POLRI BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI KASUS: POLRES SALATIGA). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400013_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400013_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB)

Abstract

Pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya sarana dan prasarana kesehatan. Sudah seharusnya bahwa pelaksanaan hak pelayanan kesehatan kepada narapidana dilakukan sesuai dengan tinjauan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi standar kesehatan bagi tahanan di rumah tahanan polri berbasis nilai keadilan di Polres Salatiga, mengetahui dan menganalisis efektivitas implementasi standar kesehatan bagi tahanan di rumah tahanan polri berbasis nilai keadilan di Polres Salatiga. Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunkan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan. Implementasi standar kesehatan bagi tahanan di Rutan Polres Salatiga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan diatur dalam berbagai regulasi nasional. Pelayanan kesehatan bagi tahanan mencakup pemeriksaan berkala, pemberian obat, dan rujukan medis lanjutan yang wajib dijalankan secara adil dan tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, layanan tersebut juga didukung oleh program BPJS Kesehatan melalui KIS PBI, sebagai bentuk jaminan sosial. Namun, analisis teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa implementasi masih belum efektif secara menyeluruh. Kelemahan terletak pada substansi hukum yang belum detail, struktur yang terbatas dari segi sumber daya, dan kultur hukum yang masih abai terhadap hak tahanan. Kurangnya pelatihan, lemahnya koordinasi, dan minimnya pengawasan memperparah kondisi layanan kesehatan di rutan. Oleh karena itu, perlu pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, dan perubahan paradigma hukum agar pelayanan kesehatan benar-benar mencerminkan keadilan. Kata Kunci: Kesehatan; Rumah Tahanan; Narapidana. .

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jul 2025 01:42
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41588

Actions (login required)

View Item