IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 DAN PENGARUHNYA TERHADAP DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

SAHIBUDDIN, ANDI (2025) IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 DAN PENGARUHNYA TERHADAP DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400034_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400034_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)

Abstract

Permasalahan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pilkada selama ini dinilai sebagai hambatan terhadap prinsip keterwakilan yang inklusif dalam demokrasi lokal. Ambang batas yang terlalu tinggi cenderung menguntungkan partai-partai besar, menyulitkan calon independen dan partai kecil untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Keadaan ini menjadi latar belakang dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang memberikan tafsir baru terhadap ketentuan ambang batas pencalonan dalam Undang-Undang Pilkada. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana implementasi putusan tersebut serta dampaknya terhadap demokrasi pemilihan kepala daerah tahun 2024, khususnya dalam menciptakan peluang politik yang lebih terbuka dan adil di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan seperti KPU, calon perseorangan, Bawaslu, dan pengurus partai politik di Sulawesi Tenggara. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara langsung, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menilai efektivitas implementasi dan tantangan dalam pelaksanaan putusan MK tersebut di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah membuka ruang yang lebih besar bagi partisipasi politik calon dari partai kecil dan jalur independen, serta mendorong dinamika politik yang lebih kompetitif dan representatif di daerah. Namun, tantangan masih muncul dalam bentuk resistensi dari partai besar, kesiapan penyelenggara pemilu, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan regulasi ini. Meski demikian, keputusan ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat demokrasi lokal dan mendorong sistem politik yang lebih inklusif dan partisipatif. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Ambang Batas, Pilkada, Demokrasi, Calon Independen.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jul 2025 01:45
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41584

Actions (login required)

View Item