ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN

MAHARANI, ANIS (2025) ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400039_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400039_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan menghadapi tantangan serius dalam penegakan hukum pidana narkotika, terutama terkait efektivitas sanksi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Meskipun pidana denda diatur dalam nominal tinggi untuk memberikan efek jera, ketentuan pidana pengganti yang ringan justru menyebabkan ketidakefektifan implementasi dan kecenderungan pelaku memilih hukuman penjara daripada membayar denda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika saat ini; untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan kebijakan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika saat ini; untuk mengetahui dan menganalisis analisis yuridis kebijakan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika berbasis nilai keadilan. Metode pendekatan yang digunakan penyusunan tesis adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori kepastian hukum, teori sistem hukum, teori keadilan. Hasil penelitian ini adalah (1) Kebijakan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika saat ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih menunjukkan kelemahan mendasar baik dalam aspek normatif maupun implementasinya, karena meskipun ancaman pidana dendanya sangat tinggi dan ditujukan untuk menciptakan efek jera, namun tidak disertai dengan mekanisme peraturan pelaksanaan yang memadai. (2) Kelemahan substansi hukum terlihat dari penetapan batas minimum pidana denda yang sangat tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku; Kelemahan struktur hukum, ketiadaan mekanisme pelaksanaan pidana denda, seperti ketentuan waktu pembayaran, sistem eksekusi, atau instrumen pemaksaan hukum; Kelemahan kultur hukum, resistensi aparat dan masyarakat terhadap sanksi denda menyebabkan pidana denda hanya berfungsi simbolik tanpa efek jera, ditambah dengan kecenderungan hakim dan jaksa yang lebih mengutamakan pidana penjara dalam praktiknya. (3) Pengaturan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mencerminkan prinsip keadilan substantif sebagaimana dianut dalam teori hukum Hans Kelsen. Ketentuan pidana denda minimum yang sangat tinggi tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi terpidana dan berimplikasi pada tidak efektifnya pelaksanaan denda, meningkatnya angka overkapasitas lembaga pemasyarakatan, membebani keuangan negara, serta nihilnya kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Diperlukan pembaruan kebijakan sanksi pidana denda dalam UU Narkotika harus diarahkan pada sistem pemidanaan yang menjamin kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak. Kata Kunci: Narkotika; Pidana Denda; Kebijakan Hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jul 2025 01:47
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41582

Actions (login required)

View Item