PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA

INDAPIT, INDAPIT (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400147_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400147_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai segala hal yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara . Penegakan hukum terhadap praktik illegal mining di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yakni: Pre-emptif , Preventif, Represif. penegakan hukum lingkungan menghadapi banyak kendala, terutama di daerah seperti Musi Rawas Utara. Hambatan tersebut meliputi lemahnya sarana hukum, keterbatasan fasilitas dan dana, permasalahan dalam sistem perizinan, kurangnya jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum, serta kelemahan dalam sistem AMDAL. Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya edukasi dan partisipasi publik turut memperburuk kondisi. kata kunci : Penegakan Hukum ,Tindak Pidana ,Illegal Mining

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jul 2025 01:55
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41564

Actions (login required)

View Item