EFEKTIVITAS PIDANA MATI SEBAGAI INSTRUMEN KETEGASAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA

PUTRATAMA, MUHAMMAD RAFLY (2025) EFEKTIVITAS PIDANA MATI SEBAGAI INSTRUMEN KETEGASAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400214_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400214_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB)

Abstract

Peredaran gelap narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi ketahanan bangsa, sehingga negara menempuh kebijakan hukum yang tegas melalui penerapan pidana mati terhadap pengedar narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana mati diyakini sebagai bentuk ultimum remedium sekaligus instrumen penjeraan yang efektif untuk menanggulangi kejahatan luar biasa ini. Namun, efektivitasnya masih menjadi perdebatan, terutama karena minimnya bukti empiris bahwa hukuman mati mampu menurunkan angka kejahatan narkotika secara signifikan. Dalam penulisan tesis bertujuan mengkaji dan menganalisis efektivitas penerapan pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi dalam penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan realitas penerapannya di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara dengan aparat penegak hukum, dan observasi terhadap sejumlah putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika. Penulis menggunakan teori Efektivitas Penegakan Hukum dan teori kepastian hukum untuk menganalisa efektivitas penerapan pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia, kendala dan solusi dalam penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkotika di Indonesia. Faktor-faktor seperti lemahnya sistem pengawasan, potensi penyalahgunaan wewenang, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum menjadi penghambat utama. Selain itu, pidana mati juga menimbulkan kontroversi dalam konteks hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan pidana mati serta penguatan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari strategi penanggulangan narkotika yang lebih efektif. Pemerintah perlu mereformasi Undang-Undang Narkotika untuk mempertegas kriteria penerapan pidana mati, agar mencakup tidak hanya bandar besar tetapi juga pengedar yang terlibat dalam jaringan distribusi narkotika di berbagai tingkatan, demi memberikan kejelasan hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh pelaku. Selain itu, efektivitas penerapannya harus didukung oleh pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum guna meningkatkan integritas serta mencegah kesalahan dalam proses penjatuhan hukuman. Kata Kunci : Pidana Mati, Pengedar Narkotika, Efektivitas Hukum

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jul 2025 03:12
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41552

Actions (login required)

View Item