PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANG

DARWYS, MUHAMMAD TOMY NAUFAL (2025) PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300449_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300449_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang, kendala penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang, dan kendala penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh hasil wawancara dengan responden yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang. Rumusan masalah dianalisis dengan teori penegakan hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam. Hasil penelitian ini adalah penanganan kasus pemalsuan dokumen kendaraan bermotor oleh Polres Batang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana, khususnya merujuk pada Pasal 263 KUHP. Proses hukum dilaksanakan secara sistematis, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 182/Pid.B/2024/PN Btg, terdakwa Waryono bin Yakub terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan dokumen palsu, dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan pemalsuan ini termasuk dalam kategori jarimah ta’zir, yaitu pelanggaran yang hukumannya ditentukan oleh hakim, karena tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan dalam Islam. Penyidik Polres Batang menghadapi berbagai kendala seperti pelaku yang berpindah-pindah tempat, jaringan pemalsuan yang rapi dan terorganisir, kurangnya informasi dari masyarakat, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Untuk mengatasi kendala, Polres Batang melakukan berbagai upaya seperti razia rutin, kerjasama lintas instansi, penyuluhan masyarakat, serta infiltrasi intelijen ke jaringan pelaku Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemalsuan Dokumen Kendaraan bermotor, Polres Batang

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jul 2025 03:14
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41546

Actions (login required)

View Item