IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BEDAH MAYAT FORENSIK SEBAGAI PERWUJUDAN PERAN NEGARA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM (STUDI DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK I PUSDOKKES POLRI)

HARIYANTO, HARIYANTO (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BEDAH MAYAT FORENSIK SEBAGAI PERWUJUDAN PERAN NEGARA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM (STUDI DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK I PUSDOKKES POLRI). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400128_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400128_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB)

Abstract

Pelayanan otopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri merupakan bagian penting dari pelaksanaan hukum pidana dan perlindungan hak keadilan bagi korban kejahatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami bagaimana kebijakan pembiayaan otopsi forensik sebagai perwujudan peran negara dalam penegakan hukum diterapkan di lapangan, khususnya dalam sistem pelayanan kedokteran kepolisian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi hukum yang mengatur otopsi serta menilai efektivitas implementasinya di rumah sakit sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian yuridis dilakukan terhadap ketentuan dalam KUHAP, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan regulasi teknis Polri, sementara kajian sosiologis difokuskan pada praktik pelaksanaan kebijakan pembiayaan otopsi forensik di RS Bhayangkara TK I melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggali pengalaman para dokter forensik, penyidik, petugas administrasi, dan pejabat rumah sakit, untuk memahami dinamika implementasi, hambatan struktural, serta respons sosial dari keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan otopsi melalui DIPA dan mekanisme BLU telah memiliki dasar hukum yang kuat dan struktur kelembagaan yang mendukung, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan seperti keterlambatan anggaran, regulasi yang tumpang tindih, serta penolakan otopsi oleh keluarga karena kurangnya pemahaman. Penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi regulasi, digitalisasi layanan, dan peningkatan koordinasi antarinstansi sebagai solusi. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelayanan otopsi bukan hanya kewajiban hukum negara, tetapi juga cerminan dari kepekaan sosial dan legitimasi pelayanan publik hukum dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia. Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Pembiayaan bedah mayat forensik, peran negara , penegakan hukum

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	18 Jul 2025 06:08
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41515

Actions (login required)

View Item