PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALULINTAS BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS POLRES CIREBON)

SIJABAT, NIKO ANDRI (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALULINTAS BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS POLRES CIREBON). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400226_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400226_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB)

Abstract

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak psikologis dan sosial bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif, guna menjamin hak-hak korban secara adil dan proporsional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polres Cirebon, korban kecelakaan, serta kajian terhadap dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta KUHAP, implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain minimnya pendampingan hukum bagi korban, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum korban, dan keterbatasan dalam penerapan keadilan restoratif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan peran Polres Cirebon dalam menyosialisasikan hak-hak korban, memperkuat koordinasi dengan lembaga bantuan hukum, serta menerapkan pendekatan keadilan restoratif secara lebih optimal agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara menyeluruh. Kata Kunci: Perlindungan hukum, korban kecelakaan lalu lintas, keadilan, keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian yuridis dilakukan terhadap ketentuan dalam KUHAP, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan regulasi teknis Polri, sementara kajian sosiologis difokuskan pada praktik pelaksanaan kebijakan pembiayaan otopsi forensik di RS Bhayangkara TK I melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggali pengalaman para dokter forensik, penyidik, petugas administrasi, dan pejabat rumah sakit, untuk memahami dinamika implementasi, hambatan struktural, serta respons sosial dari keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan otopsi melalui DIPA dan mekanisme BLU telah memiliki dasar hukum yang kuat dan struktur kelembagaan yang mendukung, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan seperti keterlambatan anggaran, regulasi yang tumpang tindih, serta penolakan otopsi oleh keluarga karena kurangnya pemahaman. Penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi regulasi, digitalisasi layanan, dan peningkatan koordinasi antarinstansi sebagai solusi. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelayanan otopsi bukan hanya kewajiban hukum negara, tetapi juga cerminan dari kepekaan sosial dan legitimasi pelayanan publik hukum dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia. Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Pembiayaan bedah mayat forensik, peran negara , penegakan hukum

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	18 Jul 2025 06:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41510

Actions (login required)

View Item